Dua Kades Dilapor Warga ke Kejari – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Dua Kades Dilapor Warga ke Kejari

Warga Desa Ghonsume saat melaporkan kadesnya di Kejari Raha, Selasa (30/8). (Fitri/BKK)

Warga Desa Ghonsume saat melaporkan kadesnya di Kejari Raha, Selasa (30/8). (Fitri/BKK)

RAHA, BKK – Belasan warga Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dan warga Desa Liangkobori, Kecamatan Lohia, melaporkan kepala desa meraka, yaitu La Siri (Kades Ghonsume) dan La Baru (Kades Laingkabori), ke Kejaksaan Negeri Raha. Dalam laporannya warga dari dua desa ini melaporkan dugaan penggelapan dana desa dalam jumlah ratusan juta tahun 2015.
Dalam laporannya kemarin Dewi Kisaribi, Samsuddin, dan La Sintan, warga Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia membeberkan bahwa kades La Baru mengelola Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 282.505.000. Dana Desa ini dalam RAB digunakan untuk membangun 30 buah PAH (Penampung Air Hujan). Namun dalam realisasinya, menurut ketiga utusan warga Desa Liangkabori ini, kades La Baru membangun PAH tidak sesuai RAB yang ada atau fiktif sebesar Rp 13.673.000. Kemudian dugaan mark up harga material seperti pasir, batu gunung, jelajah, semen, besi 10 mm, besi 8 mm, Hok tukang dan hok pekerja sekitar Rp 66.090.00.
“Kita laporkan Kades Liangkabori La Baru ke Kejari karena terindikasi telah menggelapkan uang DD  sebesar Rp 13.637.000 serta memark up harga material sekitar Rp 66.090.000. Kami sudah investigasi di lapangan, dan laporan berikut semua data data proyek PAH tidak sesuai RAB itu, ke Kejari. Kami minta agar Kejari segera memeriksa Kades Liangkabori La Baru, karena diduga telah menggelapkan dana desa,” ungkap Dewi Kisaribi di Kantor Kejari Raha.
Sementara itu sejumlah warga dari Desa Ghonsume, juga melaporkan dugaan mark up dan fiktif penggunaan Dana Desa oleh Kades Ghonsumen La Siri sebesar Rp 101.765.900. Menurut Sarifudin, La Fiudin, Aslir Jaya, La Polo, dan La Ode Mulyahat, modus yang dilakukan Kades Ghonsume La Siri mirip -irip dengan Kades Liangkabori.
“Proyek yang dibangun di Desa Ghonsume yaitu proyek pembuatan bak penampung air dan perpipaan air bersih dengan total dana desa Rp 272.681.000 tahun 2015. Hasil investigasi kami di lapangan terdapat pengadaan barang yang tidak terealisasi atau fiktif sebesar Rp 22.569.000. Demikian pula dengan pengadaan sarana perpipaan air bersih yang diduga dimark up dan fiktif sebesar Rp 79.196.900. Dalam RAB panjang perpipaan yang harus dibangun 6.708 meter, tapi yang dibangun cuma 3000 meter. Pokoknya semua data termasuk harga pembelian pipa dan RAB kita bawa ke Kejari Muna. Kami berharap pada Kejari Muna, untuk segera memproses laporan kami ini,” terang Sarifudin di Kejari Muna kemarin.
Pantauan koran ini kemarin laporan dua kelompok warga desa ini diterima Staf Intel Kejari Muna Natsir. “Pak Kajari Muna bersama para kepala seksi sedang mengikuti kegaiatan di Kejati Sultra. Jadi laporan dan data mereka, kami terima dan akan kami sampaikan pada pimpinan kami,” kata Natsir kemarin. Usai membawa data data, akhirnya dua kelolmpok warga ini membubarkan diri. (cr1/c)

Click to comment
To Top