Aturan Baru Perda Miras Lebih ketat – Berita Kota Kendari
Beranda

Aturan Baru Perda Miras Lebih ketat

KENDARI, BKK- Ada hal menarik dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2015 tentang penarikan retribusi tempat penjualan minuman keras (miras), yang kini tengah disosialisaikan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari di setiap kecamatan.
Menariknya perda ini ialah pada segi aturan yang dibuat lebih ketat, dimana bagi peminum yang ketahuan mabuk bisa ditangkap dan mendekam dibalik jeruji besi.
Kepada Bidang (Kabid) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Kendari Ida Riyanti menjelaskan, perda ini memang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Sebab, selain dari segi aturan yang diperketat, kontrolnya juga menjadi mudah.
“Kita sekarang punya dasar untuk melakukan penertiban berdasarkan perda ini dan kontrol kita juga lebih mudah. Selain itu, kita juga bisa menangkap para peminum yang mabuk,” terangnya.
Ida juga memaparkan, untuk yang lainnya, perda ini masih sama dengan perda sebelumnya, dimana retribusi untuk distributor dikenakan Rp 20 juta per tahun, agen Rp 10 juta dan untuk kafe karaoke dilihat dari besaran roomnya.
“Isi perda kita yang baru ini, masih sama dengan yang sebelumnya untuk hal penarikan retribusi,” jelasnya.
Untuk di Kota Kendari yang memiliki izin peredaran miras berjumlah delapan distributor, 29 agen dan 25 agen distributor sub distributor. Sedangkan untuk peredaran miras di warung, toko, minimarket dan supermarket tidak diberikan izin.
“Kita tidak membrikan izin untuk warung, toko, minimarket dan supermarket yang menjual miras dan jika kedapatan mereka bisa dikenakan sanksi denda dan pidana,” tukasnya.
Berkaitan dengan hal ini, Ketua DPRD Kota Kendari Abdul rasak menambahkan, inilah pentinganya dilakukan sosialisasi terhadap perda baru yang ditetapkan DPRD Kota kendari, sebab ada aturan-aturan baru yang bisa jadi tidak diketahui masyarakat.
“Sosialisasi itu penting untuk memberikan informasi baru bagi masayarakat, apalagi masalah miras yang didalamnya mengatur peminum mabuk bisa ditangkap. Kalau tidak ada sosialisasi maka bisa jadi akan memicu konflik penerapannya nanti,” pungkasnya.(m2/b/nur)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top