PT DJL Tolak Serahkan Limbah Kelapa Sawit – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

PT DJL Tolak Serahkan Limbah Kelapa Sawit

KOLAKA, BKK – Pihak PT Damai Jaya Lestari (DJL) menolak menyerahkan limbah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Akibatnya, mendapat reasi dari staf khusus Bupati Kolaka.

‎Menurut ketua pansus DJL, Rusman mengungkapkan, hasil pertemuan dengan pemilik PT DJL Raja DL Sitorus jelas-jelas menolak keinginan Pemda untuk mengelola limbah kelapa sawit dengan alasan akan didaur ulang. Selain itu, PT DJL dinilai selama ini dalam menanamkan investasinya belum ada keuntungan yang diperoleh.

“Jadi alasan perusahaan karena belum ada keuntungan yang diperoleh,” kata politikus Demokrat ini.

Menanggapi hal itu, ‎staf khusus Bupati Kolaka H Moch Akring Djohar memprotes hal itu. Menurutnya, limbah CPO yang masih bernilai ekonomi merupakan hak Pemda Kolaka. “Jadi tidak ada alasan perusahaan DJL, tidak menyerahkan limbah CPO kepada Pemda Kolaka. Itu ada aturannya berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka,” ungkap Akring, Senin (29/8).

Ditegaskannya, tidak logika bilamana PT DJL yang sudah menjalankan aktivitasnya mengelola perkebunan kelapa sawit sejak 2004 hingga saat ini belum memperoleh keuntungan. “Tidak masuk akal,” tegas mantan anggota DPRD Kolaka ini.

Hal sama disampaikan Ketua Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra, Herman Syahruddin yang menegaskan bahwa tidak ada alasan PT DJL tidak menyerahkan limbah CPO yang masih bernilai ekonomi kepada Pemda Kolaka.

Herman mengkritisi Pansus DPRD yang bekerja tidak maksimal, sebab tidak mampu meyakinkan kepada pihak DJL agar limbah CPO itu bisa diserahkan kepada Pemda. Karena itu, dia berjanji akan melakukan investigasi di lapangan, terkait limbah CPO DJL yang sudah tidak bermanfaat itu dibuang ke mana.

“Demi menyelamatkan lingkungan, maka harus dilakukan investigasi di lapangan itu limbahnya dibuang di mana, kita khawatirkan akan mencemari lingkungan,” tegasnya.

Herman juga meminta supaya Pemkab Kolaka mengevaluasi perizinan PT DJL, sebab ada indikasi masuk mengolah kawasan hutan yang belum turun statusnya. (cr3/c)

 

To Top