Aktualita

Atikurahman Sudutkan Nur Alam

LA ODE ADNAN/BERITA KOTA KENDARI PEMERIKSAAN KPK DI BAUBAU. Mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buton, Radjlun saat masuk ke ruang Reskrim Polres Baubau untuk memenuhi panggilan KPK.

LA ODE ADNAN/BERITA KOTA KENDARI
PEMERIKSAAN KPK DI BAUBAU. Mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buton, Radjlun saat masuk ke ruang Reskrim Polres Baubau untuk memenuhi panggilan KPK.

BAUBAU, BKK – Mantan Bupati Bombana, Atikurahman menjadi salah satu dari 12 orang ikut diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK di Polres Baubau, akhir pekan lalu.
Atikurahman yang ditemui wartawan usai menjalani pemeriksaan membenarkan, dirinya ditanyai seputar proses pemberian izin PT Anugerah Harisma Barokah (AHB). Dia pun mengungkapkan sebelum izin itu keluar, dia sempat dipanggil Gubernur Sultra, Nur Alam ke sebuah hotel di Jakarta untuk membahas masalah surat rekomendasi untuk PT AHB.
Dia masih mengingat, dalam pertemuan itu ada lima orang.    “Pak Nur alam memanggil saya, dia memberikan saya semacam rekomendasi tentang izin yang saya sudah keluarkan itu, padahal saya sudah batalkan,” tuturnya.
Atikurahman yang kini mendekam di Lapas Baubau menjelaskan, sudah mengeluarkan surat pencabutan izin untuk PT AHB yang berada di Pulau Kabaena pada 2009 lalu. Nur Alam kemudian memintanya untuk mengubah surat pembatalan tersebut.
“Yang saya ubah itu surat keterangan, bukan lagi surat rekomendasi, karena saya katakan, saya tidak berhak mengeluarkan rekomendasi, karena saya bukan bupati lagi. Dan semua kewenangaan itu berpulang ke gubernur,” tuturnya.
Peran Nur Alam, kata dia, sangat besar dalam kasus tersebut. Pasalnya Nur Alam sendiri yang mengeluarkan izin pertambangan yang menurut Atikurahman, luas konsesinya mencapai 3.000 hektar.
Mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buton Radjlun yang ikut diperiksa mengatakan, dirinya tidak tahu pasti berapa pertanyaan yang diajukan penyidik KPK saat itu. Menurutnya ini kali ketiga dirinya diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait kasus tambang yang menyeret Gubernur Sultra, Nur Alam itu.
Dia sendiri mengaku saat itu mengeluarkan surat rekomendasi saat menjabat sebagai Kepala Distamben Kabupaten Buton tahun 2008 hingga 2012. Surat rekomendasi itu ditandatangani langsung Bupati Buton, Sjafei Kahar. Namun dia tegaskan, itu masih dalam bentuk rekomendasi. Dia juga menyebut bahwa lahan itu milik PT Inco.
Sepanjang Sabtu lalu, penyidik KPK memeriksa sebanyak 12 orang. Mereka terdiri dari pejabat, mantan pejabat di Pemkab Buton maupun Pemkab Bombana.

Selain Atikurahman serta Radjlun, saksi lainnya adalah Wa Ode Ichsana Maliki (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton), Edi Sunarno (Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buton) serta H Sattar (Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton).
Kemudian, La Ode Darmin (Mantan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Buton), Sahrin (Mantan Kepala Seksi Dinas Pertambangan Kabupaten Buton), M Wahyudin Maju Azali (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Buton), Fahruddin Muh (Mantan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton).

Namun mengapa Mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar tidak diperiksa? Salah seorang Penyidik KPK, Budi Nugroho menjawab, untuk Sjafei Kahar akan dipanggil langsung ke Jakarta untuk diperiksa.
“Ini kan temponya 2008-2009, kita hanya mintai keterangan kepada yang saat itu menjabat,” tuturnya.
Kapolres Baubau, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suryo Aji S Ik menuturkan, surat permohonan meminjam Mapolres Baubau baru diterima pada Sabtu pagi dari KPK. Pihaknya pun langsung menyiapkan ruangan di Kantor Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim).
“Dalam surat itu cuma satu hari saja, kami belum tahu perkembangannya. Ya kami tinggal menunggu koodinasinya selanjutnya,” kata Kapolres. (k2/b/aha)

To Top