Tax Amnesti Pajak Masih Perlu Disosilisasikan di Kendari – Berita Kota Kendari
Beranda

Tax Amnesti Pajak Masih Perlu Disosilisasikan di Kendari

Subhan ST

Subhan ST

KENDARI, BKK- Penerapan Tax Amnesti Pajak yang telah dimulai 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 nanti, sebaiknya jangan disepelekan. Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak agar segera membayar tebusan sebelum dikenakan pidana dan sanksi berupa denda 200 persen dari tunggakannya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Subhan mengatakan, terkait Tax Amnesti ini bisa jadi belum dipahami seluruh masyarakat wajib pajak di Kota Kendari. Hal inipun menurutnya masih perlu untuk disosialisasikan lagi secara luas oleh instansi terkait.

“Ini penting untuk diketahui, jadi instansi terkait mesti menyebarkan informasi ini. Baik dengan sosialisai atau dengan cara apa saja, asal bisa membuat masyarakat tahu,” ujar Subhan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/8).

Ia memaparkan, Tax Amnesti merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan bagi setiap masyarakat dengan melaporakan harta kekayaannya dan menebusnya dengan melakukan pembayaran pajak ke kas negara.

“Uang tebusan yang dibayarkan masyarakat berdasarkan kekayaan yang dimiliki, namun jika tembusan itu terlambat maka ada denda bertingkat yang diberikan sesuai keterlambatannya,” kata Subhan.

Ia melanjutkan, untuk periode pertama mulai 18 Juli hingga 30 September dendanya 2 persen, periode dua 1 Oktober hingga 31 Desember 2016 dendanya 3 persen dan periode tiga mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2017 dendanya naik lima persen.

“Denda ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesi yang ada di dalam negeri. Sedangkan untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga memiliki tahapan dan denda berbeda jika terlambat menebus Tax Amnesty,” terangnya.

Politukus PKS ini juga menegaskan, dari persoalan ini ada hal yang paling penting sebagai catatan, yakni jika batas waktu pengurusan Tax Amnesty telah berakhir. Pemerintah akan menyusulkan program baru yakni mewajibkan seluruh masyarakat melaporkan hasil kekayannya yang ada ke badan perpajakan.

“Kedepan semua masyarakat Indonesi tidak bisa lagi menyembunyikan kekayaannya, baik itu di luar negeri karena semua akan dilacak. Dari hasil itu, masyarakat yang tidak memiliki Tax Amnesty sudah harus bersiap dikenakan denda 200 persen dan pidana,” tukasnya. (m2/b/nur)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top