Kasuistika

Sejumlah Pejabat Pemkab Buton Diperiksa Penyidik KPK, Mantan Kadis Tata Ruang Dicecar 16 Pertanyaan

BAUBAU, BKK – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan secara maraton kepada sejumlah pejabat di Pemkab Buton terkait kasus penyalahgunaan wewenang dilakukan Gubernur Nur Alam dalam pemberian IUP kepada PT AHB.

Salah satu pejabat yang diperiksa Sabtu (27/8) adalah mantan Kadis Tata Ruang La Ode Darmin.

Usai diperiksa, La Ode Darmin mengaku dicecar 16 pertanyaan.

“Itu (pertanyaan) menyangkut IUP yang dikeluarkan gubernur,” kata Laode Darmin ketika diwawancarai di luar ruang Reskrim Polres Baubau usai diperiksa penyidik KPK, Sabtu (27/08).

Darmin yang diperiksa kurang lebih tiga jam itu diperiksa dalam kapasitas saat menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Buton pada 2003 hingga 2009 lalu, saat itu Bupati Buton masih dijabat Ir Sjafei Kahar.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu kata dia dikeluarkan Gubernur Sultra untuk PT Anugrah Harisma Barokah, perusahaan tambang nikel di Kabupaten Buton.

“Saya hanya jawab apa yang ditanyakan, saya lupa tahun berapa itu (IUP dikeluarkan), karena saya tidak terlibat langsung disitu,” katanya.

Darmin mengaku baru mengetahui Gubernur Sultra, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka. Meski sempat baca di media, namun dia baru percaya setelah penyidik KPK langsung yang mengatakan kepadanya.

Di tempat yang sama, saksi lain, Sahrin yang keluar sebelum Laode Darmin juga ikut diperiksa KPK. Ia mengaku lupa berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.

Ia ikut diperiksa saat menjabat sebagai Kepala Seksi di Dinas Pertambangan Kabupaten Buton. Ia hanya ditanya seputar surat-surat masuk dari Pemprov Sultra.

“Saya nda bisa banyak ngomong, karena saya masih sakit ini,” katanya saat ditanyai usai keluar dari ruang pemeriksaan. (K2)

To Top