KPK Garap Tujuh PNS Bombana – Berita Kota Kendari
Headline

KPK Garap Tujuh PNS Bombana

ONO/BERITA KOTA KENDARI MENGAKU TIDAK TERLIBAT. Kepala Dinas Kehutanan Bombana, Muhammad Rukisan memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK di Mapolda Sultra, Jumat (26/8).

ONO/BERITA KOTA KENDARI
MENGAKU TIDAK TERLIBAT. Kepala Dinas Kehutanan Bombana, Muhammad Rukisan memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK di Mapolda Sultra, Jumat (26/8).

KENDARI, BKK – Penyidikan kasus dugaan korupsi pertambangan yang menyeret Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr Nur Alam, kembali berlanjut, Jumat (26/8). Pada hari ketiga ini, KPK memeriksa setidaknya delapan orang, di mana tujuh diantaranya merupakan PNS dari Pemkab Bombana.

Dari pantauan Berita Kota Kendari, pemeriksaan dimulai sejak pukul 10.00 Wita. Tujuh orang dari Bombana masing-masing Burhanuddin (Sekretaris Kabupaten Bombana), Muhammad Rukisah (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana) Kaluarios Syamrun (PNS Sekretariat Daerah Bombana), Nursifa (PNS Sekda Bombana), Tompo SH (PNS Sekda Bombana), , Sitti Rapiah (PNS Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana) dan Syahrun (PNS Dinas ESDM Kabupaten Bombana). Sementara dari Kendari adalah Anwar Haku Wahab yang merupakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sultra.
Mereka tiba di Mapolda Sultra sebelum pukul 10.00 dan ada juga yang datang beberapa jam berikutnya. Tiba di Mapolda, mereka langsung masuk ke Direktorat Reserese Kriminal Khusus untuk menjalani pemeriksaan di ruangan berbeda-beda. Kali ini, pemeriksaan berlangsung hampir sepuluh jam, berakhir lewat pukul 20.00.
Pemeriksaan terhadap masing-masing saksi dari Kabupaten Bombana ini rata-rata berlangsung dua jam. Hanya Kepala BLH Sultra, Anwar Haku Wahab dan Kepala Dinas Kehutanan Bombana, Rukisah yang menjalani pemeriksaan lebih lama.
Sayangnya, sebagian besar saksi yang sudah diperiksa tidak mau membeberkan hasil pemeriksaannya terhadap wartawan. Begitu keluar dari ruang penyidik, mereka langsung melenggang menuju kendaraannya dan selanjutnya keluar dari Mapolda.
Namun salah seorang PNS dari Bombana, Syahrun mengakui ditanya soal penerbitan izin usaha penambangan PT AHB. “Saya tidak tahu karena itu diterbitkan oleh provinsi, bukan di kabupaten,” terangnya.
Kepala Dinas Kehutanan Bombana, Rukisah juga ikut berbicara mengenai pemeriksaannya. Menurutnya, dia ditanya seputar keberadaan PT Anugrah Harisma Barakah yang melakukan eksploitasi di Kabaena.
Rukisah mengaku tidak mengetahui secara persis letak wilayah konsesi untuk Izin Usaha Pertambangan PT AHB. Dia bahkan tidak pernah meninjau lokasinya.
“Selama menjabat saya belum pernah meninjau ke lokasi PT AHB karena belum ada permintaan dari PT AHB. Saya tahu bahwa (lokasi tambang) itu masuk hutan lindung tapi saya belum mengunjunginya,” ucapnya kepada wartawan sesaat setelah selesai menjalani pemeriksaan, sekitar pukul 16.20 Wita.
Rukisah juga tidak mengetahui perihal dokumen perizinan PT AHB. Pasalnya, izin tambang perusahaan itu terbit pada 2008. Saat itu, bukan dia yang menjabat sebagai Kadis Kehutanan. Terlebih, kantor Dishut pernah dilanda kebakaran sehingga sejumlah dokumen ikut musnah, kemungkinan diantaranya adalah dokumen PT AHB.
Sementara Kepala BLH Sultra, Anwar Haku Wahap memilih bungkam. Usai diperiksa selama hampir sembilan jam, Anwar langsung melenggang ke mobilnya. Dia tampak berjalan dengan wajah tertunduk dan tidak lagi menghiraukan pertanyaan dan jepretan foto wartawan.
Ketua Tim Penyidik KPK untuk kasus ini, Novel Baswedan memastikan pemeriksaan saksi di Mapolda Sultra sudah berakhir tadi malam. Selanjutnya, dia dan beberapa penyidik akan kembali ke Jakarta, Sabtu (27/8) hari ini.
“Periksaan di sini (Mapolda Sultra, Kendari) sudah cukup. Bisa jadi diteruskan lain waktu. Mungkin juga akan ada yang diperiksa di Jakarta,” katanya.
Sementara untuk Gubernur Sultra Nur Alam, Novel belum bisa memastikan akan diperiksa di mana.
“Nanti semua dipertimbangkan. Kita lihar nanti ya. Mungkin bisa di sini atau di Jakarta,” katanya.
Sebagian penyidik masih tetap akan melanjutkan pemeriksaan terhadap beberapa orang dari Kabupaten Buton, di Polres Baubau. Tim penyidik KPK tersebut sudah berada di Baubau, Jumat kemarin.
Meski demikian, pantauan Berita Kota Kendari sejak pagi hingga sore di Polres Baubau menunjukkan belum ada tanda-tanda dimulainya pemeriksaan. Sepanjang Jumat kemarin, Polres Baubau justru ramai karena adanya pelantikan perwira yang akan menempati sejumlah jabatan baru di jajaran Polres Baubau.
Informasi yang beredar di kalangan wartawan, KPK akan meminta keterangan dari pejabat atau mantan pejabat di Pemkab Buton. Utamanya mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar dan Mantan Bupati Bombana Atikurahman. Atikurahman sendiri saat ini masih berada di dalam sel Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II A Baubau.
Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Baubau, Komisaris Polisi (Kompol) Suparno Agus Candra Kusumah SIk ketika ditemui di Polres Baubau, mengaku, belum mengetahui informasi KPK akan ke Baubau dan meminjam Mapolres Baubau untuk melakukan pemeriksaan.
“Tidak ada (KPK akan datang ke Polres Baubau). Saya juga belum dapat informasi itu,” katanya ketika ditanya usai pelantikan sejumlah pejabat Polres Baubau.
Dia juga menyebut, biasanya KPK jika memerlukan bantuan, termasuk meminjam salah satu ruangan di Mapolres Baubau, akan mengirimkan surat tertulis.
Sementara di Jakarta, KPK kembali mencegah tiga orang ke luar negeri terkait kasus izin pertambangan. Dua diantaranya merupakan dari swasta, yakni Widi Aswidi serta La Simon. Sementara satu merupakan pejabat Pemprov Sultra, yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sultra, Burhanuddin.
Dengan demikian, sudah ada empat orang yang dicekal ke luar negeri dalam kasus ini, termasuk Gubernur Sultra Nur Alam yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. (p4-k2/a/aha)

Click to comment
To Top