Singkronisasi DPT, Ditemukan Pemilih TPS Nol – Berita Kota Kendari
Suksesi

Singkronisasi DPT, Ditemukan Pemilih TPS Nol

Ketua Bawaslu Sultra Hamirudin Udu dan Anggota KPU Sultra Iwan Rompo saat menyampaikan pengantar pada acara Dialog Publik yang dilaksanakan Sultra Demo, Kamis (25/8). (Foto: ALEX/BKK)

Ketua Bawaslu Sultra Hamirudin Udu dan Anggota KPU Sultra Iwan Rompo saat menyampaikan pengantar pada acara Dialog Publik yang dilaksanakan Sultra Demo, Kamis (25/8). (Foto: ALEX/BKK)

KENDARI BKK – Ada hal yang mencengangkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari melakukan singkronisasi data pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 dengan DP4 dari Pemerintah Kota Kendari. Yakni ditemukannya pemilih kategori tempat pemungutan suara (TPS) nol.

Hal itu diungkapkan anggota Komisioner KPU Sultra yang juga Korda Kota Kendari, Iwan Rompo SSos MSi saat mmeberikan pengantar pada dialog publik tentang Pilwali Kota Kendari sukses tanpa konflik komunal yang diselenggarakan Sultra Demo di Hotel Kubra Kendari, Kamis (25/8).

“Apa itu pemilih TPS Nol? Adalah pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar di TPS. Dan jumlahnya lumayan banyak sekitar sembilan ribuan,” kata Iwan Rompo.

Iwan menyatakan pemilih kategori TPS nol ini berada di semua TPS di Kota Kendari kecuali dua TPS salah satunya PTS Abeli Dalam Kec Puuwatu.

Menurut Iwan yang juga kandidat Doktor UI, pemilih yang masuk kategori TPS nol ada dua yakni pemilih yang tidak terdata bagus di RT/RW dan pemilih pemula.

Selain itu Iwan juga menilai data pemilih yang ada di Sidalih berpotensi adanya kerawanan, karena boleh jadi ganda dan juga memilih di lain daerah. Dia mencontohkan nama Ketua KPU Kota Kendari bisa saja terdaftar dua nama yakni ada Hayani Imbu dan Hayani Imbu SSos. Selain itu pemilih yang baru-baru ini memilih di Raha boleh jadi juga terdaftar menjadi pemilih di Kota Kendari.

Olehnya itu Iwan Rompo meminta KPU Kota Kendari benar-benar melakukan verifikasi dan pendataan dengan baik, sehingga data yang ditemukan benar-benar valid.

“Konflik pilkada biasanya berawal dari masalah DPT, dan ini terjadi secara nasional. Olehnya itu harus dilakukan pendataan secara valid,” kata Iwan.

Dia juga meminta Bawaslu, Panwaslu agar masalah pendataan pemilih ini diawasi sejak tahapan cooklid, sehingga masalah bisa diminamalisir. “Pengawas lapangan sudah harus melakukan pengawasan sejak dalam tahapan cooklid, sehingga sejak dini bisa diatasi masalah DPT,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Sultra mengaku merasa heran angka DP4 yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kepada KPU Kota Kendari. Dimana data tersebut selisihnya terlalu jauh dengan data DPT yang terdapat dari Sidalih yakni dari DPT Pilpres 2014.

Hamiruddin menyebutkan dari data Sidalih jumlah DPT Kota Kendari berdasarkan DPT Pilpres 2014 jumlah DPT sebanyak 243.680 pemilih. Sementara dalam DP4 jumlahnya hanya 234.721 pemilih.

“Ini anomali atau tidak rasional. Semestinya pemilih bertambah karena ada pertambahan penduduk dalam rentang waktu sejak dua tahun terakhir. Disamping itu ada penambahan penduduk dari masuknya mahasiswa yang terus bertambah,” katanya.

Dia menyatakan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir kan tidak ada peristiwa sunami di Kota Kendari yang bisa menghilangkan nyawa orang hingga 8.000 lebih, atau perpindahan penduduk yang keluar Kota Kendari sehingga Kota Kendari kehilangan penduduk sebanyak itu.

“Mumpung ini tahapan pemutakhiran data sementara berlangsung. Mari kita lihat ini dan kita lakukan perbaikan agar benar-benar datanya valid,” katanya.

Karena menurut Hamiruddin, masalah DPT bisa menjadi biang dari konflik dalam Pilkada, sebagaimana terjadi hampir di seluruh Indonesia.(lex)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top