Potensi Konflik Pilwali Harus Diantisipasi Sejak Dini – Berita Kota Kendari
Suksesi

Potensi Konflik Pilwali Harus Diantisipasi Sejak Dini

Suasana dialog publik yang diselenggarakan Sultra Demo berlangsung di hotel Kubra Kendari, Kamis (25/8/2016). FOTO: LEX

Suasana dialog publik yang diselenggarakan Sultra Demo berlangsung di hotel Kubra Kendari, Kamis (25/8/2016). FOTO: LEX

KENDARI, BKK – Potensi konflik yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilihan umum Walikota Kendari harus diantisipasi sejak dini oleh semua stakeholders, khususnya penyelenggara pilwali, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panwaslu, pemerintah kota, institusi keamanan, serta lembaga pemantau pilwali.

Hal ini menjadi poin penting yang diangkat semua nara sumber dan peserta dalam dialog publik yang diselenggarakan Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring yang berlangsung di Hotel Kubar Kendari, Kamis (25/8).

Dialog dengan tema “Peran dan pola pencegahan konflik komunal dalam pelaksanaan Pilwali Kendari 2017, untuk menciptakan Kota Kendari aman dan masyarakat Sultra harmonis”, menampilkan nara sumber Kabag Ops Polres Kendari Kompol Usman Jaya SH SIk MIk, Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu SSos dan Ketua Panwaslu Kota Kendari Alasman Mpesau SH MH.

Kompol Usman Jaya mengatakan, semua pihak harus bertanggungjawab dalam mewujudkan Pilwali sukses dan aman. Karena masalah keamanan, dan ketertiban, apalagi dalam pelaksanaan pilkada bukan semata-mata menjadi tanggungjawab kepolisian.

“Kami selalu siap dalam menjalankan tugas untuk pengamanan Pilkada, tapi untuk sukses dan amannya harus menjadi ikhtiar kita semua,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kompol Usman Jaya juga membeberkan sejumlah potensi kerawanan pilwali Kendari mulai dari tahapan persiapan hingga pelantikan pasangan calon terpilih. Dia menyebutkan beberapa potensi konflik dalam pilwali yakni, netralitas PNS, penyelenggara, bentrok antar pendukung khususnya saat kampanye dan pendaftaran, serta mobilisasi massa pemilih.

Sementara itu KPU Kota Kendari Hayani Imbu yang tampil menyampaikan materi tentang peran KPU dalam melaksanakan pemilihan yang berkualitas beradab aman tanpa konflik komunal, menyatakan KPU Kota Kendari dengan segala upaya akan berupaya untuk menyukseskan pilwali 2017.

Dikatakan Hayani, komitmen untuk melaksanakan pilwali dengan baik tanpa konflik itu diwujudkan dengan semua jajaran KPU Kota Kendari berusaha menyelenggarkan pilwali sesuai azas dan kode etik sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang pilkada.

“Sedangkan kita lurus saja belum tentu berhasil dengan baik, apalagi kalau kita bengkok-bengkok. Makanya saya selalu menekankan kepada jajaran KPU untuk menjaga integritas dan profesionalitas,” kata Hayani yang biasa disapa Teo.

Teo berjanji akan mengamati seluruh tahapan pilwali yang memiliki potensi kerawanan sehingga sebelum tahapan itu dilalui sudah bisa diantisipasi langkah-langkah apa yang harus diambil. Dia juga mengajak kerjasama yang baik institusi penyelenggara lainnya seperti Bawaslu dan Panwaslu serta lembaga pemantau seperti Sultra Demo.

Nara sumber ketiga, Ketua Panwaslu Kota Kendari Alasman Mpesau membawakan materi “Peran Panwaslu dalam pengawasan pemilihan yang berkualitas beradab aman tanpa konflik komunal.” Dia menyebutkan peran Panwaslu dalam pengawasan pemilu dibagi dalam tiga jenis yakni pencegahan, penindakan, dan paritisipatif.

“Namun kita memprioritaskan dulu pencegahan karena akan lebih baik mencegah dari pada membiarkan pelanggaran terjadi. Kalau penindakan kita akan benar-benar berpatokan pada aturan perundang-undangan,” katanya.

Alasman mengajak kepada jajaran Panwascam dan pengawas lapangan agar senantiasa memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas, sehingga pelaksanaan pilwali bisa sukses dan aman. “Esensi mengawasi itu bukan mencari-cari kesalahan, tetapi menemukan kesalahan. Kita harus benar-benar memastikan terjadi kesalahan sesuai bukti dan dengan parameter peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sebelumnya tampil membawakan pengantar Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu SPd MHum dan Anggota KPU Sultra Iwan Rompo SSos MSi.

Hamiruddin Udu dalam pengantarnya bahwa Kota Kendari sebagai Ibukota provinsi dengan keragaman penduduknya memiliki potensi kerawanan pemilu. Namun jika seluruh jajaran penyelenggara melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, pilwali dapat berjalan dengan sukses.

“Kami berharap kita dari penyelenggaran baik Panwaslu maupun KPU memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pilwali sesuai azas-azas dalam perundang-undangan,” katanya.

Pada kesempatan itu Hamiruddin juga mengapresiasi langkah Sultra Demo sebagai lembaga pemantau yang telah terakrediatsi memfasilitasi pelaksanaan dialog, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam suksesnya Pilwali.

Sementara Iwan Rompo dalam pengantarnya menyatakan, agar persoalan-persoalan pilakda yang terjadi di daerah lain seperti di Kabupaten Muna dijadikan pelajaran bagi penyelenggara baik KPU maupun Panwaslu di Kota Kendari. “Masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Muna jangan kita ulangi di Kota Kendari, karena Kota Kendari ini menjadi pusat dan barometer dalam pelaksaaan pemilu,” kata Iwan.

Sedangkan Direktur Sultra Demo Arafat SE MM dalam sambutannya saat membuka dialog menyatakan, masalah regulasi dan profesionalitas serta independensi penyelenggara pemilu bisa menjadi pemicu konflik.

“Secara nasional pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sedikit berujung pada konflik yang diakibatkan oleh penyelenggara pemilihan dapat disebabkan keberpihakan, melahirkan kebijakan yang tidak berdasarkan prosedur perudang undangan yang berlaku,” kata Arafat.

Soal potensi konflik dalam pilkada, Arafat menyebutkan penyebabkan bisa berasal dari faktor internal penyelenggara dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud Arafat diantaranya elit politik dan para pendukungnya yang memiliki intertest politik tertentu.

“Namun saya memiliki keyakinan jika kita dan penyelenggara di Kota Kendari memiliki kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan pilwali sesuai perundangan-udangan sehingga bisa terlaksana dengan sukses dan tidak terjadi konflik.

Pada kesempatan itu juga Arafat menjelaskan lembaga yang dipimpinnya Sultra Demo dalam melaksanakan tugas pemantauan segera akan melaksanakan pembekalan kepada relawan.

Dialog publik yang dipandu jurnalis senior koran ini Jumwal Shaleh diikuti puluhan peserta dari unsur organisasi kemasyarakatan, KPUD, Panwaslu, dan mahasiswa. (lex)

Click to comment
To Top