KPK Datang, Mahasiswa Ungkit – Berita Kota Kendari
Beranda

KPK Datang, Mahasiswa Ungkit

KENDARI, BKK – Kedatangan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Kendari dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyuarakan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Buton Utara, Ridwan Zakariya. Mereka berharap KPK ikut menyelidiki kasus tersebut.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Mahasiswa Pemerhati Buton Utara (PMP Butur) itu melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Kamis (25/8) sekitar pukul 10.30 Wita.
Dalam orasinya, La Ode Harmawan yang merupakan koordinator aksi meminta KPK agar mengambil alih kasus dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas Butur tahun anggaran 2012-2014. Pasalnya, kasus itu terkesan mengendap di Polda Sultra.
“Kasus ini telah masuk ke penyidikan di Polda Sultra tertanggal 23 Februari 2015 lalu, dengan nomor : B/10/II/2015/Ditreskrimsus. Tetapi anehnya sampai hari ini belum ada tersangkanya,” teriak Harmawan.
Menurut mereka, KPK pantas untuk mengambil alih kasus itu karena nilai kerugian negara sangat besar. Jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mempersoalkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Butur karena diduga terlibat gratifikasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Butur tahun 2015. “Kami juga meminta KPK untuk mengusut kasus gratifikasi CPNS Butur yang melibatkan pejabat BKD Butur,” katanya.
Untuk diketahui, dugaan korupsi perjalanan dinas di Pemkab Butur melibatkan sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlahnya ada 33 SKPD. Pada Februari 2015 lalu, penyidik tipikor Polda Sultra telah meningkatkan status dari yang sebelumnya penyelidikan menjadi penyidikan dengan nomor : B/10/II/2015/Ditreskrimsus.
Pada saat yang bersamaan penyidik Polda Sultra menggandeng BPKP Sultra untuk melakukan audit atas korupsi tersebut. Pada September 2015 BPKP Sultra mengeluarkan LHP dari 33 SKPD ada empat SKPD yakni Sekretariat Daerah Butur, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (BPMD), Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian yang dikeluarkan hasil auditnya dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 200 juta. (p5/b/aha)

Click to comment
To Top