80 Persen Penentu Menang di Pilwali Masih Money Politik – Berita Kota Kendari
Suksesi

80 Persen Penentu Menang di Pilwali Masih Money Politik

IlustrasiKENDARI, BKK- Pemenang dalam pertarungan pemilihan wali (Pilwali) Kendari belum bisa diprediksi karena kekuatan tiap bakal calon (Balon) masih sebatas klaim. Untuk itu, strategi transaksi politik uang (money politik) bisa dipastikan masih akan menjadi penentu kemenangan.

Salah satu pengamat politik Sultra Hamrul Marsula SSos MSos memaparkan, kekuatan money politik dalam setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak dapat disepelehkan. Apa lagi untuk wilayah Kota Kendari, dimana kondisi masyarakatnya masih banyak yang cukup kesulitan untuk menutupi kehidupan sehari-hari dan perkembangan kota yang hampir menyerupai kota metropolitan.

“Kondisi kota menjadi faktor utama strategi money politik berperan penting dalam penentuan kemenangan balon dalam pertarungan pilkada dan ini telah terbukti di beberapa pilkada sebelumnya khusus wilayah Sultra,” terang Hamrul saat ditemui, Kamis (25/8).

Dosen Ilmu Politik UHO Kendari ini menjelaskan, peluang money politik untuk memenangkan calon dalam pilwali 2017 nanti, masih 80 persen dimana 20 persennya berdasarkan pendekatan kekeluargaan.

“Jadi basis para calon saat ini belum bisa dipatenkan menjadi suara murni dalam pemilihan nanti, karena pendukung pasti lari jika tidak disentuh apalagi jika bukan keluarga,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari La Ode Ali Akbar juga membenarkan hal ini. Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman tarungannya di pemilihan legisltaif 2014-2019 lalu, banyak suaranya yang lari karena tidak membagi-bagikan uang kepada pemilih.

“Saya punya suara, hampir ratusan yang lari saat hari pemilihan karena tidak mendapatkan sentuhan (uang). Saya juga tidak menyentuh mereka dihari pemilihan karena saya pikir mereka adalah orang di badan yang selalu sama saya, tetapi hal itu ternyata tidak menjadi jaminan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sultra, Hidayatullah dikonfirmasi terkait apakah money politik dibenarkan dalam pilkada mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah selama jumlahnya tidak melebihi dari Rp 50 ribu per kepala.

“Batas serangan yang bisa diberikan calon dalam pemilukada kedepan hanya sampai Rp 50 ribu, di atas ini sudah disebut pelanggaran dan sanksinya bisa membuat balon tersebut didiskualifikasi dari pertarungan,” tutupnya.(m2/b/nur)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top