Sejak Awal, Dugaan Penyimpangan Dana Pilkada Koltim Diungkit – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Sejak Awal, Dugaan Penyimpangan Dana Pilkada Koltim Diungkit

KOLAKA, BKK – ‎Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka atas dugaan penyimpangan dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) sebelumnya telah diungkit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Sejak awal Lider atau Lingkar Demokrasi Rakyat Sultra telah menyuarakan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada Koltim,” kata Ketua Lider Sultra, Herman Syahruddin, Rabu (24/8) menyikapi penyidikan pemeriksaan ketua KPU Koltim dan Kolaka dua hari lalu.

Meski belum tahu apa materi yang ditanyakan penyidik kepada ketua KPU Koltim Darwis dan Ketua ‎KPU Kolaka Lukman, Herman mengungkapkan, beberapa temuan mereka tahun 2015 yakni seleksi komisioner KPU Koltim yang diselenggarakan Juni 2015 yang diduga dana Pilkada.

“Saat itu kami sudah lantang menyuarakan kalau seleksi komisioner KPU Koltim tidak benar dan diduga menggunakan dana hibah Pilkada, sebab dilaksanakan pada bulan Juni 2015 sebelum anggaran seleksi turun,” ungkapnya.

Menurut Herman, berdasarkan data yang mereka himpun, anggaran seleksi komisioner KPU Koltim baru keluar pada bulan september 2015, sehingga ketua KPU Kolaka tidak mau menandatangani pencairan dana seleksi komisioner KPU Koltim, sebab dana turun di saat KPU Koltim sudah terbentuk.

“Berdasarkan data yang kami himpun, anggaran seleksi komisioner KPU Koltim baru keluar dari pusat pada bulan September. Ini ditandai dengan pelaksanaan seleksi komisioner KPU pada beberapa kabupaten otonomi baru yang ada di Sultra,” tegas Herman.

Karena dana seleksi belum cair dan seleksi komisioner tetap dilaksanakan, diduga dana yang digunakan berasal dari dana Pilkada Koltim yang telah dicairkan sebesar Rp 4 miliar. Akibatnya, ‎pengurus PPK, PPS dan KPPS melakukan aksi demo di kantor DPRD Kolaka. Hal ini disebabkan honor mereka tidak dibayarkan selama tiga bulan, sementara dana Rp 4 Milyar sudah dicairkan dan belum dipertanggungjawabkan.

“Dari dulu saya sudah meminta penegak hukum untuk mengusut kasus dana Pilkada Kolltim, sebab dugaan kami dana Pilkada digunakan tuk merekrut komisioner yang berarti terjadi penyalahgunaan kewenangan, karena menggunakan anggaran yang bukan peruntukannya,” tegasnya.

Karena itu, Herman memberikan apresiasi pada pihak Kejari Kolaka yang telah mengusut kasus dana Pilkada Koltim, sekaligus berharap kasus ini akan segera diselesaikan hingga ke meja hijau. (cr3/d)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top