Novel Baswedan Pimpin Pemeriksaan – Berita Kota Kendari
Aktualita

Novel Baswedan Pimpin Pemeriksaan

Novel Baswedan

Novel Baswedan

KENDARI, BKK –
Novel Baswedan diterjunkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memimpin penyidikan dugaan korupsi Izin Usaha Tambang Sulawesi Tenggara yang sudah menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, sebagai tersangka.

Rabu (24/8) kemarin, Novel beserta para penyidik KPK mulai memeriksa sejumlah pejabat maupun mantan pejabat Pemerintah Provinsi Sultra terkait kasus tersebut. Sepanjang hari, setidaknya ada sembilan pejabat maupun mantan pejabat yang dipanggil ke Mapolda Sultra untuk dimintai keterangannya.
Sembilan orang tersebut adalah Lukman Abunawas (Sekretaris Provinsi Sultra), Burhanuddin (Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sultra), Sulastri (Penjabat Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Perundang-Undangan Pemprov Sultra), Kamrullah (Kabid Pertambangan Dinas ESDM Sultra), Aminoto (Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Sultra) serta Prihanto (pejabat BKSDA Sultra).
Selain itu, turut diperiksa Kahar Haris (Mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra / Mantan Staf Ahli Gubernur Sultra Nur Alam), (pejabat BKSDA Sultra), Masmur (PNS Pertambangan ESDM Kolaka Utara) dan Andrias Apono (Kabid Pertambangan Konawe Utara).
Pantauan Berita Kota Kendari, sembilan orang tersebut mulai berdatangan sejak pukul 10.00. Satu per satu mereka masuk ke dalam ruang Direktorat Reserse Krimal Khusus (Ditreskrimsus).
Novel Baswedan mengatakan, penyidik KPK meminta keterangan kesembilan orang itu terkait penerbitan izin pertambangan PT Anugrah Harismah Barakah (AHB). Status mereka adalah saksi.
“Pemeriksaan ini adalah kelanjutan penggeledahan di lima tempat kemarin dan penetapan NA sebagai tersangka. Mereka saksi. Tunggu saja ya,” kata sepupu Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan ini lalu kembali masuk ke dalam ruangan.
Lima jam kemudian, atau sekitar pukul 15.00, Kahar Hariz terlihat keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya terlihat lesu. Saat ditodong pertanyaan oleh wartawan, Kahar tak bicara banyak.

“Saya tidak pernah menerbitkan izin pertambangan di Sultra. Saya tidak tahu tentang PT Anugrah Harismah Barakah (AHB) itu dan tidak ada keterlibatan saya atas penerbitan izin perusahan itu,” ucapnya dengan nada datar.
Tak lama kemudian, Lukman Abunawas juga melenggang keluar. Abu Nawas terlihat santai dan mau melayani pertanyaan wartawan. Lukman mengatakan pemeriksaan KPK terhadap dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut.
“Tidak ada kok keterlibatan saya. Saya dimintai keterangan atas tupoksi jabatan menjadi Sekda. Soal seputar izin pertambangan di Sultra, saya tidak tahu. Karena pada saat itu bukan saya yang menjadi Sekda, tetapi pak Zainal Abidin. Karena yang ditelusuri KPK mengenai izin pertambangan mulai tahun 2008-2011. Kehadiran saya disini hanya sebagai saksi Pemda Sultra,” kata Lukman.
Lukman sendiri mengaku terkejut setelah KPK tiba-tiba datang dan menggeledah Kantor Gubernur Sultra. Dia mengakui penyidik membawa pergi sejumlah dokumen. Namun apa isi dokumen tersebut, Lukman mengaku tidak mengetahuinya.
Usai Lukman, Aminoto kemudian keluar. Dia mengakui akan kembali diperiksa oleh penyidik KPK.
“Tunggu ya, masih sementara berlangsung pemeriksaanya,” simpulnya.
Beberapa saksi yang diperiksa KPK juga keluar tanpa memberikan informasi mengenai pemeriksaan. Pemeriksaan KPK ini berakhir setelah sepuluh jam, tepat pukul 19.00.
Tak lama kemudian, para penyidik terlihat mengevakuasi boks plastik besar yang berisi dokumen. Ada juga tas berwarna merah, biru, hijau, hitam. Barang-barang tersebut lalu dimasukan ke dalam tiga mobil Toyota Innova, masing-masing dengan nomor polisi DT 1691 FE, DT 1704 GE dan B 1478 ZFF.
Usai pemeriksaan, Novel Baswedan juga ikut keluar. Pernyataan yang disampaikannya pun tidak banyak. “Pemeriksaan saksi-saksi ini dari penetapan tersangka seperti yang diberitakan di media. Saya belum bisa beritahukan secara pasti. Silahkan hubungi Humas KPK saja ya. Yang pasti hari ini kami sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi atas penetapan tersangka,” pungkasnya.
Di Jakarta, KPK dalam keterangan persnya menyatakan sudah mengantongi informasi maupun identitas pihak-pihak yang diduga terkait aliran dana korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Pemberi maupun penerima aliran dana Nur Alam kini tengah didalami penyidik komisi antirasuah.
“Penyidik sudah mengantongi pihak-pihak yang terkait dengan aliran dana, tentu masih perlu pendalaman lebih lanjut,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, Rabu (24/8)
Meski demikian, belum ada tersangka baru selain Nur Alam yang sudah dijerat karena diduga korupsi pemberian izin usaha pertambangan di provinsi yang dipimpinnya.
Nur Alam diumumkan sebagai tersangka korupsi, Selasa (23/8). Dia diduga menyalahgunakan kewenangan terkait penerbitan izin pertambangan.
Izin yang dimaksud adalah Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi.
Izin itu diberikan kepada PT Anugerah Harismah Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra. (p5-jpnn/a/aha)

Click to comment
To Top