Kasuistika

Jaksa Kembali Periksa Tiga Petinggi PT PLM

***Dugaan Manipulasi Royalti Tambang

KENDARI, BKK – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali memeriksa tiga eksekutif PT Panca Logam Makmur. Ketiganya adalah Rizal Fachreza (wakil direktur), Beni Pangestu (kepala produksi) serta Fahlawi Mujur (kepala biro keuangan dan administrasi).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Sultra, Janes Mamangkey SH menyatakan ketiga orang tersebut masih diperiksa sebagai saksi. “Sesuai jadwal memang hari ini itu kami akan memeriksa tiga orang saksi yang termaksud memiliki jabatan penting di PT PLM,” kata Janes saat ditemui di ruangannya, Rabu (24/8).
Rizal, Beni dan Fahlawi diminta keterangannya seputar dugaan rekayasa data produksi emas PT PLM dalam kurun 2010-2011. Seperti diketahui, rekayasa data produksi tambang itu membuat PT PLM diduga memanipulasi royalti tambangnya. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 12 miliar.
Janes mengingatkan, PT PLM tersangkut dua kasus. Yakni dugaan manipulasi royalti tambang pada 2010 – 2011 serta dugaan tidak mematuhi pembayaran royalti tambang. Adapun tiga eksekutif perusahaan tambang yang bereksploitasi di Bombana itu diperiksa untuk manipulasi royalti tambang.
Sejauh ini, Kejati telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi. Mereka diduga mengetahui terjadinya perkara tersebut.
“Ditambah dengan yang diperiksa hari ini, jadi total sudah 11 orang saksi,” lanjut Janes.
Janes menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan karenanya belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang menjadi kendala saat ini, adalah pihak pimpinan PT PLM yang belum pernah datang memenuhi panggilan untuk pemeriksaan.
“Direkturnya memang belum kami periksa karena selalu mangkir dari panggilan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, PT PLM diduga bermasalah pembayaran royaltinya yang menyebabkan negara rugi hingga Rp 21 miliar. Kejati sendiri telah memecah kasus itu menjadi dua kasus.
Kasus pertama adalah dugaan manipulasi pembayaran royalti selama 2010 – 2011 yang menyebabkan negara dirugikan Rp 12 miliar. Sementara kasus kedua adalah tidak adanya setoran royalti PT PLM selama 2011 – 2015 yang menyebabkan negara dirugikan Rp 9 miliar. (p5/c/aha)

To Top