NA Diduga Terima Kick Back – Berita Kota Kendari
Aktualita

NA Diduga Terima Kick Back

Nur Alam

Nur Alam

Jakarta, BKK – Ironis nasib yang dialami Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H Nur Alam SE MSi. Disaat masa jabatannya tinggal setahun lebih dan sedang bersiap mengikuti ujian Doktor di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (27/8), Nur Alam malah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dugaan suap izin pertambangan dari tahun 2009 hingga 2014.

Ini memang bukan akhir dari segalanya, namun penetapan tersangka, apalagi oleh institusi KPK menjadi pukulan berat bagi NA dan keluarganya. Karena sudah terbukti jika KPK menetapkan tersangka maka tak lama kemudian menjadi tertahan bahkan hingga terdakwa.

Penetapan tersangka NA disampaikan Pimpinan KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2016).

“Soal rekening dan rumah dan macam-macam itu masih dalam penyidikan sekarang ini, karena sudah dinaikkan statusnya sedangkan informasi rekening dan macam-macam itu juga sudah kami dapatkan dari PPATK, kami bekerja sama. Semuanya berjalan lancar,” ujar Laode.

KPK belum merinci berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan izin tambang selama 6 tahun tersebut.

“Kita menemukan tindak pidana korupsi dalam sejumlah izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak lagi sekarang, menetapkan NA Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tersangka,” kata Laode.

Sejumlah tempat digeledah terkait penetapan status Nur Alam. Tempat-tempat tersebut antara lain Kantor Gubernur Sultra di Kendari, Kantor Biro Hukum Pemprov Sultra di kendari, Kantor Dinas ESDM Pemprov Sultra di kendari, ada rumah di Kendari.

Tak hanya di Sultra, sejumlah tempat di Jakarta juga digeledah, di antaranya kantor di kawasan Pluit, rumah di Bambu Apus Jakarta Timur, serta rumah di Patra Kuningan Jaksel.

Akibat perbuatannya, Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU no 20 tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak Mutakhir

KPK menetapkan NA sebagai tersangka korupsi karena diduga menyalahgunakan kewenangan terkait penerbitan izin pertambangan. Izin yang dimaksud yakni, Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi. Izin itu diberikan kepada PT Anugerah Harismah Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra.

Bagaimana modus kejahatannya? Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Nur Alam mengeluarkan IUP kepada orang atau perusahaan tertentu. “Tapi, di dalamnya diketahui ternyata ada kick back yang disampaikan kepada yang mengeluarkan izin,” ujar Syarif di kantor KPK, Selasa (23/8).

Syarif menjelaskan, modus yang dilakukan tidak terlalu sophisticated atau mutakhir. Ia menilai modus ini seperti biasa saja dan sering jadi modus yang sama kepada daerah-daerah yang punya sumber daya alam banyak.

KPK, kata Syarif, kini tengah menyelidiki intensif dari sisi pemberi uang kepada Nur Alam. “Statusnya belum bisa kami keluarkan sekarang,” tegasnya.

Saat ini, Syarif mengatakan penyidik tengah menghitung uang pemberian dari pihak perusahaan kepada Nur Alam. “Sedang dihitung. Kami sudah dapat beberapa bukti transfer. Masih diakumulasi. Tapi jumlahnya cukup signifikan.” kata Syarif.

Rencananya Nur Alam pada Sabtu (27/8) akan mengikuti ujian terbuka promosi doktor di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dia telah mendapatkan undangan resmi dari Direktur Pascasarjana UNJ.

NA akan menjalani ujian promosi Dokter secara terbuka untuk mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji berjudul “Evaluasi Program BPR Bahteramas di Provinsi Sultra.

Saat penetapan tersangka NA berada di Jakarta, karena dia berangkat ada Senin (22/8). Bahkan NA menyaksikan sendiri rumahnya di Patra Kuningan saat digeledah penyidik dari KPK. (rna/lex)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top