DPD PAN Kendari Tak Berhak Pecat Rasak – Berita Kota Kendari
Suksesi

DPD PAN Kendari Tak Berhak Pecat Rasak

KENDARI BKK – Ketika Abdul Rasak memilih untuk tetap bertarung di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kendari maka keanggotaannya di Partai Amanat Nasional (PAN) terancam hilang. Bahkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kendari Asrun, terang-terangan menegaskan akan mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Ketua DPRD Kendari tersebut.

Namun demikian, untuk pencabutan KTA Rasak tak berhak ditangani DPD PAN Kendari karena itu adalah wewenang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sultra.

Sebagaimana penjelasan Sekretaris DPD PAN Kendari Samsuddin Rahim, DPD memiliki hak untuk menyikapi sesuatu yang dianggap keliru dalam internal partai, seperti mengusulkan pengganti antar waktu (PAW) atau pencabutan KTA dari struktur. Namun, keputusan finalnya ada di DPW berdasarkan restu Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Apa yang disampaikan Ketua DPD itu tidak salah, namun kepastian akan diberlakukannya pencabutan KTA ada di DPW,” ujar Samsuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/8).

Selain itu, lanjutnya, posisi Rasak di PAN tidak terdaftar dalam kepengurusan DPD Kendari, tapi di DPW Sultra. Sehingga, wilayah kewenangan pemecatannya tidak berkaitan dengan DPD.

“DPD punya hak untuk ini, demi menjaga konstalasi partai, tetapi apakah itu diaminkan atau tidak tergantung DPW,” terannya.

Anggota DPRD Kendari ini juga menjelaskan, konsekuensi ketika Rasak memilih maju sebagai calon wali kota tanpa restu PAN, bukan hanya pada pencabutan KTA tapi otomatis jabatannya di DPRD Sultra juga akan hilang. Partai berlambang matahari itu tentu akan mengusulkan proses PAW.

“Kalau ada kader PAN yang maju dengan menggunakan partai lain, itu sudah pasti melanggar AD ART partai, sehingga jika ada pengusulan PAW dan pencabutan KTA menjadi wajar,” bebernya.

Sementara itu, sejak awal menyatakan akan bertarung di Pilwali Kendari, Rasak berharap untuk didukung PAN . Akan tetapi partainya itu kemudian mendukung kadernya yang lain yakni Adriatman Dwi Putra (ADP), sedangkan ia justru direkomendasi partai politik lain yakni Golkar, Nasdem dan PBB.

Keputusan PAN untuk mengusung ADP tersebutpun dinilai Rasak telah menyalahi mekanisme, karena tanpa melalui proses penjaringan. Iapun mempertanyakan independensi partai yang telah mengantarkannya menduduki kursi DPRD Sultra selama tiga periode itu. (m2/b/nur)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top