Beranda

Pengerjaan Jalan Budi Utomo Dipertanyakan, DPRD Anggap Selesai

ilustrasi--- pengerjaan jalan buti utomoKENDARI, BKK- Dugaan korupsi pengerjaan Jalan Budi Utomo, Kendari, dipertanyakan kelompok aksi yang tergabung dalam Komunitas Rakyat Anti Korupsi (Kontrak) Sultra di DPRD Kendari, Senin (22/8). Sebelumnya hal yang sama juga pernah dipertanyakan Barisan Mahasiswa Pemerhati Hukum (BMPH) Sultra.

Koordinator aksi LM Taaha Ramadhan menjelaskan, proyek pembangunan jalan ini kuat dugaannya berindikasi korupsi, sebab dari total pengerjaan 2 kilo meter (km) berdasarkan kontrak, namun yang dikerjakan hanya 200 meter.

“Proyek ini jelas berindikasi korupsi, karena pengerjaannya tidak sesuai kontrak. Dari segi pengerjaan yang seharusnya 2 km, hanya dikerja 200 meter, sehingga dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 4.451.977.000, harusnya masih menyisahkan Rp 4 miliar,” ungkap Ramadhan.

Ia memaparkan, berdasarkan kontrak kerjanya yang dimulai sejak 3 Agustus hingga 15 Desember 2015, menyisahkan tanda tanya besar, dengan dicairkannya anggaran pengerjaan sebesar 100 persen.

“Kontrak kerjanya tidak sesuai tapi anggaran yang dicairkan tuntas 100 persen, inikan masalah. Apalagi anggaran ini diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 yang peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial,” paparnya.

Berdasarkan hal tersebut, kelompok aksi ini meminta DPRD kota kendari untuk segera membuat rekomendasi kepada badan audit agar melakukan audit terhadap proyek tersebut yang jelas merugikan uang negara.

“Dewan harus segera meminta pihak terkait untuk melakukan audit. Jika tidak, maka kami akan turun dengan masa yang lebih banyak,” pungkasnya.

Sementara itu, meski persoalan ini telah usai dibahas Komisi III DPRD Kota Kendari sebelumnya, namun tetap saja harus disikapi, sebab tidak ada bukti yang menunjukan hal itu pernah dibahas sebelumnya.

Anggota Komisi III Simon Mantong mengatakan, jadwal dengar pendapat dengan kelompok ini sudah diatur. Bukan hanya pihak terkait seperti Dinas PU dan kontraktor jalan yang akan dipanggil, tetapi pihak badan pemeriksa keuangan (BPK) juga akan ikut dihadirkan guna menyelesaikan masalah ini.

“Agar persoalan ini tidak lagi kita ulang-ulang, kami rencananya akan mengundang juga pihak BPK sebab untuk tahun anggaran 2015 pemeriksaan BPK pasti sudah ada, sehingga jika ini benar berindikasi maka bisa langsung direkomendasikan oleh BPK untuk diproses,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III Asrizal Pratama menegaskan, persoalan ini telah selesai, dimana Jalan Budi Utomo yang dikerjakan PT Sinar Surya dengan total anggaran Rp 4,8 miliar tidak menyalahi prosedur. Walaupun pengaspalan yang dilakukan hanya 375 meter dari total yang seharusnya 2 km.

“Tidak ada yang salah dalam penegrjaan proyek tersebut, karena dalam pengerjaan jalan tersebut ada pengerjaan box kalver dan galian yang banyak menelan anggaran,” ujar Asrizal.

Ia melanjutkan, jika persoalan ini masih mengundang tanya karena dianggap merugikan uang negara atau mengandung unsur korupsi maka kewenangan itu bukan lagi di rana DPRD, melainkan BPK dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari.

“Kalau ingin bahas soal ini silahkan ajukan di BPK dan kejari, yang jelas kita telah anggap ini usai dan tidak ada masalah,” terangnya.

Sementara itu, menurut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari Ali Aksa, proyek tersebut memang pengaspalan namun dalam proses pengerjaannya ada galian dan pengerjaan box kalver yang terlebih dahulu dikerjakan dan hampir menghabiskan semua anggaran.

“Pembuatan box kalver dan galian juga tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pengerjaan proyek ini, jadi tidak ada yang salah dan bukan berarti proyek pengaspalan itu hanya pengaspalan saja,” jelasnya.(m2/b/nur)

To Top