Lagi-Lagi Kinerja Kejati Dipersoalkan Dugaan Korupsi UPTD Bandara HO 2013 – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Lagi-Lagi Kinerja Kejati Dipersoalkan Dugaan Korupsi UPTD Bandara HO 2013

KENDARI, BKK – Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati)Sultra terus menuai protes dalam menangani perkara korupsi.

Setelah sebelumnya penyidik Kejati Sultra diprotes karena dinilai tebang pilih dalam menangani perkara mantan Bupati Konut, Aswad Sulaiman selaku tersangka korupsi pembangunan Kantor Bupati Konut, kini protes itu datang lagi dalam perkara korupsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bandara Halu Oleo (HO) Kendari 2013.

Pasalnya, dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejati Sultra dinilai tebang pilih karena dari tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, baru dua orang tersangka ditahan yakni, Kepala UPTD Bandara HO, Samsir Sirali dan kepala seksi (Kasi) Operasional, Ibrahim yang kini sedang menjalani proses persidangan. Sementara satu tersangka lainnya yakni dan mantan Kasi Operasional, Salama Wasika masih menghirup udara bebas dan bahkan masih berkantor di Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra.

Hal tersebut yang membuat Herdi Jaya Ibrahim selaku penasihat hukum Ibrahim merasa geram dengan kinerja pihak Kejati Sultra.

“Sudah ditetapkan tiga orang tersangka, tetapi pihak kejati hanya melakukan penahanan kepada dua tersangka saja, tersangka satunya kenapa tidak ditahan, ada apa ini?? Kan itu yang menjadi pertanyaan dipihak kejati,” kata Herdi dengan nada kesal saat dikonfirmasi melalui selulernya, Jumat (19/8).

Jika alasan jaksa tidak menahan Salama, karena koperatif. Herdi mengaku, kliennya juga selalu koperatif saat dilakukan pemeriksaan, sebelum akhirnya ditahan pada 14 Maret 2016.

“Masa dengan seenaknya tersangka satunya (Salama Wasika, red) masih asyik berkeliaran di luar, bahkan masih berkantor di Dishub Sultra. Jangan sampai ada apa-apa di kejati,” ujarnya dengan nada curiga.

Masih kata Erdi, sementara dalam kasus tersebut Salama Wasika merupakan tersangka yang paling berperan, karena sampai kini kliennya belum menerima surat keputusan (SK) kordinator pemungutan retribusi Bandara HO Kendari.

“Sampai hari ini SK yang diterimna oleh klien saya itu masih sebagai kasi operasional. Dengan tidak adanya SK tersebut (kordinator pemungutan retribusi, red), klien saya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk bertanggung jawab melakukan pemungutan retribusi di bandara seperti yang disangkakan penyidik Kejati Sultra,” jelasnya

Sebelumnya, saat dikonfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra Sugeng Djoko Susilo SH MH, melalui anggota tim penyidik Tenri, membenarkan tidak ditahannya Salama Wasika. Hanya saja, ia tidak mau menjelaskan secara rinci mengenai alasan tidak ditahannya Salama.

Ia hanya menyebut Salama tidak ditahan karena dinilai kooperatif, meski sebenarnya Salama belum mengembalikan uang kerugian negara.

“Kalau alasan subyektifnya, ya, kooperatif. Jangan tanyakan itu (alasan tidak ditahannya Salama, red),” ujar Tenri, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Diketahui, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sultra, kasus ini ditemukan kerugian negara sebesar Rp 900 juta. Itu bermula dari pungutan jasa retribusi penumpang sejak Januari hingga Desember 2013. Dimana, setiap penumpang dikenakan jasa masuk Rp 24 ribu.

Terkuat, ada sebagian uang yang tidak disetor ke kas daerah, sehingga diketahui tidak berimbangnya antara jumlah manifes penumpang dengan jumlah pembayaran retribusi Bandara HO Kendari.

Para tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana lima tahun penjara. (p5)

To Top