Pengacara Yani Minta Mantan Bupati Ditahan – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Pengacara Yani Minta Mantan Bupati Ditahan

Ahmad Yani saat duduk di kursi pesakitan mendengarkan pembacaan dakwaan dalam sidang perdananya pada perkara korupsi pembangunan kantor Bupati Konut. (foto: Rudinan/BKK)

Ahmad Yani saat duduk di kursi pesakitan mendengarkan pembacaan dakwaan dalam sidang perdananya pada perkara korupsi pembangunan kantor Bupati Konut. (foto: Rudinan/BKK)

KENDARI, BKK – Ahmad Yani Sumarata selaku terdakwa korupsi pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Konut) tahap II dan III mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari, Selasa (16/8).

Ahmad Yani kala itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terbukti secara sah melakukan penyelewengan jabatan hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 2,3 miliar.

Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Andi Arwana SH didampingi hakim anggota Mulyono dan Darwin, terdakwa mengenakan baju putih dipadu celana hitam didampingi penasihat hukumnya Syarifudin Latif SH.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) jaksa Kejari Konawe, Rahmat G terdakwa, Ahmad Yani terbukti secara sah melanggar Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat menjabat sebagai KPA dalam pelaksanaan proyek pembangunan Kantor Bupati Konut tahap II dan III tahun 2010-2011.

“Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 KUHAP,” baca Rahmat dalam dakwaannya.

Mendengar hal tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya langsung menerima dakwaan tanpa ingin melakukan esepsi atau pembelaan.

Didepan majelis hakim, Syahirudin Latif meminta agar kliennya (Ahmad Yani) bisa diberikan penangguhan penahanan serta memberikan pandangan hukum terhadap JPU yang melakukan penyelidikan dalam perkara ini agar bisa memperlakukan secara adil kepada semua tersangka yang ikut terlibat untuk dilakukan penahanan termaksud mantan Bupati Konut, Aswad Sulaiman.

“Kami meminta kepada majelis hakim agar memberi penangguhan penahanan kepada Ahmad Yani karena hanya Klien saya yang diperlakukan berbeda (ditahan) di dalam Rutan terutama kepada mantan Bupati Konut,” kata Syahirudin Latif.

Menanggapi hal tersebut, Andi Arwana selaku ketua majelis hakim mengungkapkan permohonan itu masih harus dibahas secara internal. Nanti diputuskan pada saat persidangan berikutnya dalam pemeriksaan saksi pekan depan, Selasa (23/8).

“Dimasukkan saja permohonannya. Nanti pekan depan kita simpulkan,” ungkap Arwana.

Usai sidang saat ditemui, Syahirudin Latif merasa aneh dengan peneggakan hukum dikubu kejaksaan, pasalnya sampai hari ini semua tersangka dikasus ini, diperlakukan berbeda terutama Aswad Sulaiman sama sekali tidak ditahan.

“Kan aneh, kenapa hanya Ahmad Yani saja yang ditahan sementara yang lain-lain itu tidak ditahan sama sekali. Ada apa sebenarnya di kejaksaan itu dalam penegakan hukum. Kan jelas-jelas dikasus ini Aswad Sulaiman sudah melakukan pengembalian kerugian negara beberapa bulan lalu di Kejati Sultra secara tidak langsung berarti dia (Aswad Sulaiman) yang paling harus bertanggung jawab, tetapi sampai hari ini malah pihak Kejati belum menahan Aswad,” tandasnya dengan nada kesal. (p5/c/lex)

Click to comment
To Top