Kasuistika

Tak Tahan Mantan Bupati, Sikap Kejati Terus Dipersoal

KENDARI, BKK –
Sikap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang tidak menahan Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara yang tersangkut kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Bupati Konut, terus menuai kritik.

Kali ini, kritik datang dari penasehat hukum Siodinar, Risal Akman. Menurut Risal, sikap Kejati yang membeda-bedakan para tersangka dalam kasus tersebut, mengesankan adanya sikap pilih kasih. Bahkan yang lebih parah, bisa mengundang kecurigaan publik, jangan sampai ada deal-deal antara tersangka dan aparat.
“Kita khawatir jangan sampai ada deal-deal antara pihak Kejati Sultra bersama dengan pihak Aswad Sulaiman, yang membuat Aswad dan Gina Lolo tidak ditahan. Ada perlakukan khusus yang diberikan kepada Aswad dari pihak Kejati Sultra. Berbeda dengan klien saya sebelumnya, ketika dipanggil oleh pihak Kejati Sultra, Siodinar langsung ditahan,” kata Risal.
Kecurigaan adanya pilih kasih juga terlihat dari perkembangan kasus tersebut. Risal berpendapat, seharusnya Aswan dan Gina sudah diperhadapkan ke meja hijau.
“Jangankan menahan, menyidangkan saja mereka (Kejati Sultra) belum melakukan,” sindir Risal.
Dia menjelaskan, Aswad telah menyandang status tersangka sejak delapan bulan lalu. Namun dia masih bisa bebas beraktivitas ke mana pun dia suka. Bahkan belum lama ini, Aswad dengan statusnya itu dikabarkan masih bisa menunaikan umrah di tanah suci.
“Sudah tidak bisa lagi dipercaya itu kejaksaan. Pihak Kejati tidak usah terlalu berbelit-belit dalam menangani perkara ini, terbukalah kepada publik dan segera menyelesaikannya,” tegasnya.
Pernyataan senada juga dilontarkan Syahiruddin Latif SH yang merupakan penasihat hukum Ahmad Yani Simarata. Kliennya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam tahanan. Sementara Aswad tidak.
“Masa sampai sekarang belum juga ditahan itu mantan bupati. Berbeda dengan klien saya setelah ditetapkan sebagai tersangka dia (Ahmad Yani) langsung pihak kejaksaan menahannya,” sindirnya.
Jika alasan kejati bahwa Aswad tidak ditahan karena koperatif, Sahiruddin menganggap kliennya juga koperatif. Buktinya, kliennya yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kasus itu selalu menghadiri pemeriksaan hingga akhirnya ditahan.
Kalau alasannya Aswad sudah mengembalikan kerugian negara, menurut Sahiruddin itu justru mengindikasikan kliennya tidak bersalah dalam perkara tersebut. Dia pun berencana akan meminta majelis hakim Tipikor untuk memerintahkan Kejati menahan Aswad, dalam persidangan kliennya, Selasa hari ini.
“Besok itu (Selasa 16/8) Ahmad Yani akan disidang, jadi saya meminta kepada ketua majelis hakim memberi perintah kepada pihak kejaksaan yang menangani perkara tersebut untuk melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Konut itu,” pungkasnya. (p5/b/aha)

To Top