Jangan Pihak Ketigakan Dana Desa – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Jangan Pihak Ketigakan Dana Desa

Abu Hasan

Abu Hasan

BURANGA,BKK – Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) turun dari pusat yang didapat seluruh desa di wilayah Kabupaten Buton Utara (Butur) sudah seharusnya menyejahteraan masyarakat di desa setempat. Kesejahteraan tersebut bisa tercapai jikalau semua kepala desa (kades) melakukan kebijakan mekanisme pengelolaan anggaran ADD dan DD itu ditangani langsung oleh masyarakatnya.

“Jadi anggaran dana desa harus diswakelolakan. Artinya masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program dikerjakan di desa. Jangan dipihak ketigakan atau diberi kepada kontraktor,” tegas Bupati Butur, Abu Hasan di hadapan para kepala desa se-Kecamatan Kulisusu Utara (Kulut) saat meninjau lokasi P2WKSS di Desa Labalete, Kulut, kemarin.

Menurut Abu Hasan, Kalau program di desa dilakukan oleh masyarakatnya, maka sudah tentu akan membawa kesejahteraan bagi warga. Sebab, semua uang akan hanya berputar di desa itu.

“Kalau itu dilakukan, maka uang itu akan berputar di desa itu. Dengan demikian, sudah pasti kemiskinan tidak ada, justru kemakmuran masyarakat yang akan tercapai,” imbuhnya.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Butur ini mewanti-wanti para kades untuk tidak melakukan praktik jual beli proyek. Pasalnya, ujar dia, uang yang masuk di desa merupakan hak di warga di desa itu. “Kalau juga kades masih juga memihakketigakan itu program di desa, maka akan jadi pertimbangan untuk turunnya anggaran ke depan. Bisa saja tidak dikasih lagi,” jelasnya.

Kalaupun ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan alat berat, menurut Abu Hasan, maka perlu saja dilakukan sewa. “Jadi alat itu disewa saja, tapi yang yang kelola tetap dari warga setempat,” ujarnya. (k5/c)

Click to comment
To Top