Ingat, Amnesti Pajak Hanya Sampai 31 Maret 2017 – Berita Kota Kendari
Bisnis & Ekonomi

Ingat, Amnesti Pajak Hanya Sampai 31 Maret 2017

RAHMAT RULLA/BERITA KOTA KENDARI SOSIALISASI PENGAMPUNAN PAJAK. Kepala KPP Pratama Kendari Joko Rahutomo bersama Kepala Kantor BEI Perwakilan Kendari Epha Karunia memberikan penjelasan tentang UU Pengampunan Pajak kepada wartawan di Hotel Clarion Kendari, Rabu (10/8).

RAHMAT RULLA/BERITA KOTA KENDARI
SOSIALISASI PENGAMPUNAN PAJAK. Kepala KPP Pratama Kendari Joko Rahutomo bersama Kepala Kantor BEI Perwakilan Kendari Epha Karunia memberikan penjelasan tentang UU Pengampunan Pajak kepada wartawan di Hotel Clarion Kendari, Rabu (10/8).

KENDARI, BKK
Pemerintah terus intens mensosialisasikan UU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesti kepada seluruh warga Indonesia yang masih memiliki harta benda di luar negeri.

Masyarakat diingatkan bahwa pengampunan pajak hanya berlaku sampai 31 Maret 2017. “Kesempatan ini harus dimanfaatkan karena waktunya terbatas. Dengan pengampunan pajak, maka akan mendapatkan penghapusan pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan serta masih banyak keuntungannya yang lain,” kata Kepala KPP Pratama Kendari, Joko Rahutomo saat menjadi pembicara dalam Workshop Wartawan tentang Pengampunan Pajak, di Hotel Clarion Kendari, Rabu (10/8). Kegiatan ini juga dikerjasamakan dengan Bursa Efek Indonesia perwakilan Kendari.
Mereka yang kukuh menyimpan harta benda di luar negeri pun dijamin tidak akan bisa menyembunyikan lagi kekayaannya. Sebab di tahun 2017, negara-negara sudah akan saling tukar informasi atau automatic exchange of information.
“Jika nanti sudah berlaku pertukaran informasi antarnegara, maka mereka yang punya kekayaan, baik itu perseorangan, badan, pengusaha omset tertentu, dan badan yang memiliki NPWP, akan ketahuan,” kata Joko.
Joko mengatakan, amnesti pajak diberlakukan agar kekayaan warga Indonesia di luar negeri bisa kembali ditarik ke dalam negeri. Jika modal dari luar sudah masuk, maka itu akan sangat bermanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program pengampunan pajak ini, selain memiliki batas waktu, juga punya periode. Pada intinya, semakin ditunda-tunda, maka bunganya pun semakin tinggi.
Pengampunan pajak untuk periode pertama, dihitung sejak Juli hingga akhir September. Bagi yang memanfaatkan pengampunan pajak di periode ini, pajak kekayaannya hanya dikenakan dua persen untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi dalam negeri. Sementara deklarasi luar negeri dan repatriasi, dikenakan tarif 4 persen dari kekayaan yang dilaporkan.
Pada periode kedua, yang berlaku 1 Oktober sampai 31 Desember, untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi dinaikkan menjadi 3 persen dari total kekayaan. Sedangkan deklarasi luar negeri dikenakan tebusan 6 persen.     Periode 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017 merupakan periode terakhir. Tebusan yang harus diselesaikan pada periode ini juga naik dibandingkan periode sebelumnya, yakni 5 persen untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri dan 10 persen untuk deklarasi luar negeri.
“Kami berharap agar warga Indonesia di luar negeri segera lah memanfaatkan momentum ini. Lebih cepat diselesaikan lebih baik dan lebih ringan tebusannya,” katanya.
Joko menambahkan, pihaknya akan siap membantu siapa saja yang mengikuti pengampunan pajak ini. “Silahkan datang ke kantor pajak dan mengisi SPT tahunan, PPH terakhir dan dokumen lainnya,” kata Joko.
Kalau tenggat waktu pengampunan pajak ini selesai, maka tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Para pengemplang pun harus menghadapi ketegasan pemerintah di mana harta yang belum dungkapkan akan tetap dianggap sebagai penghasilan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dan ditambah sanksi 200 persen. (p7/c/aha)

To Top