Headline

Polda Ambil Alih Kasus Terbakarnya KM Lintas Samudera

RAHA, BKK
Kasus terbakarnya Kapal Motor Lintas Samudera yang menewaskan enam orang di Perairan Selat Buton, Minggu (7/8) diambil alih Direktorat Kepolisian Perairan, Polda Sultra.

Kepala Kepolsian Resort Muna, Ajun Komisaris Besar Polisi Yudith S.Hananta SIK mengatakan, penyelidikan atas kasus terbakarnya KM Lintas Samudera maupun keberadaan 100 jeriken yang berisi BBM akan ditindaklanjuti oleh Dit Polair Polda Sultra.
Sejauh ini, Kapolres mengakui belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Kru kapal yang terdiri dari satu motoris dan dua Anak Buah Kapal masih berstatus sebagai saksi.
“Kita baru sebatas mengamankan. Mereka kita minta keterangan sebagai saksi. Mungkin nanti ada perkembangan selanjutnya dari penyelidikan Polda Sultra. Apalagi ada forensik dari Makassar yang ikut melakukan penyelidikan,” katanya.
Mengenai keberadaan 100 jeriken BBM dalam kapal penumpang itu, Kapolres akan melakukan koordinasi dengan Pertamina. Dia juga akan meningkatkan pengawasan terhadap SPBU-SPBU agar tidak melayani pembelian BBM yang seringkali dijual ulang, sementara itu merupakan hal yang dilarang negara.
“Kami akan koordinasi dengan pihak Pertamina hal ini. Karena untuk pengawasan masalah BBM, sebenarnya bukan sepenuhnya tugas kami. Tapi 100 jeriken BBM ini akan kami jadikan atensi,” katanya.
Polres Muna, tambah Kapolres, juga akan meminta keterangan dari para saksi mengenai kronologi keberadaan 100 jeriken BBM tersebut. Termasuk meminta keterangan dari pemilik kapal yang diduga mengetahui siapa pemilik 100 jeriken BBM itu.

Cabut Izin Trayek

Agar musibah seperti terbakarnya KM Lintas Samudera tidak terulang lagi, Dinas Perhubungan Kabupaten Muna berjanji akan menindak tegas pemilik kapal yang dalam pengoperasiannya mengabaikan keselamatan penumpang.

Kepala Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Kabupaten Muna, Drs La Ode Nifaki Toe mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan mencabut izin trayek bagi kapal yang melanggar aturan.
“Kami tidak ingin lagi ada musibah seperti ini terulang lagi. Jadi nanti kalau ada lagi kapal yang kelebihan muatan, baik penumpang atau kendaraan, membawa bahan yang gampang meledak dan terbakar seperti gas dan BBM, akan langsung kami tindak,” katanya.
“Kalau pemilik kapal komplin karena dianggap mengurangi penghasilan mereka, silahkan saja. Tapi ini kami lakukan demi keselamatan penumpang,” tambahnya.
Disinggung soal keberadaan 100 jeriken BBM, Nifaki Toe mengatakan itu bukan wewenang dinas perhubungan. Menurutnya, dishub hanya mengurus izin trayek dan surat ukur.
“Kalau masalah muatan kapal seperti gas, bahan peledak dan BBM, itu bukan domain kami. Seperti 100 jeriken BBM di kapal itu, tugasnya KP3 (Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan) dan kepolisian. Kalau masalah izin pelayaran, kelebihan muatan barang dan penumpang, (wewenangnya) ada (sama) syahbandar dan KP3. Kalau masalah izin trayek dan surat ukur, itu baru domain kami,” paparnya.
Dia juga mengatakan bahwa Dishub Muna nyaris tidak punya kewenangan apa pun dalam pengelolaan tranportasi laut. “Kewenangan kita di pelabuhan itu cuma memungut bea masuk pelabuhan sebesar  Rp 2000 dan labuh tambat kapal sebesar Rp 5000. Dishub Kabupaten Muna ini jadi penonton saja,” pungkas Nifaki saapaan akrabnya.
Mengenai rencana DPRD Muna yang akan meminta penjelasan Dishub soal tragedi terbakarnya KM Lintas Samudera, Nifaki menyatakan sangat siap. “Kami sangat senang jika DPRD Muna akan menghearing kami. Jika itu terkait pengawasan mulai dari penumpang, barang hingga BBM yang diangkut menggunakan kapal kapal penumpang di pelabuhan rakyat di Kabupaten Muna, biar kita buka-bukaan saja,” tandasnya. (cr1/a/aha)

To Top