DPR RI Harap BPK Audit Dana Desa – Berita Kota Kendari
Aktualita

DPR RI Harap BPK Audit Dana Desa

KOLAKA, BKK
Anggota DPR RI dari Sultra, Haerul Saleh alias Aco, berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit dana desa yang digunakan pemerintah desa, sebab bersumber dari dana APBN.

“Kewajiban BPK untuk mengaudit seluruh lembaga, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah desa yang menggunakan anggaran yang bersumber dari negara, termasuk dana desa,” kata Aco pada seminar peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Senin (8/8) di salah satu hotel di Kolaka.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, BPK selaku satu-satunya lembaga audit keuangan di Indonesia tidak bisa ditampik keberadaannya. Undang-undang telah mengamanahkan bahwa lembaga apapun yang dibiayai oleh negara harus diaudit oleh BPK, tidak terkecuali dana desa yang jumlahnya miliaran rupiah.
Ini juga bagian dari pemberian pemahaman kepada kepala desa agar tidak salah langkah dalam mengelola dana pusat. “Kita tidak mau undang-undang nomor 6 yang mengamanahkan 10 persen dari APBD ini bukan menjadi berkah, tapi malah menjadi bencana bagi desa,” tegas Aco.
Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata terkait peningkatan laporan keuangan, pemerintah provinsi terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya menjalin kerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Hasilnya sejumlah kabupaten dan kota di Sultra memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan pengecualian (WDP).
“Saat ini di Sultra baru enam daerah yang memperoleh WTP dari BPK, dari 15 daerah di Sultra,” kata Saleh Lasata.
Sementara Anggota BPK RI Prof Bahrullah Akbar ?mengatakan, Sultra merupakan salah satu provinsi yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan di wilayah Indonesia Timur atau berada diurutan kedelapan, meskipun salah satu kaabupatennya yakni Konawe Utara (Konut) turun peringkat dari WTP menjadi WDP.
Kondisi yang terjadi di Konut sangat memprihatinkan.
“Ini sebenarnya tidak bisa terjadi,” kata Bahrullah Akbar. (cr3/c/lex)

To Top