Abu Hasan: Pembentukan Pansus DPRD Tak Berdasar – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Abu Hasan: Pembentukan Pansus DPRD Tak Berdasar

BURANGA, BKK- Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan menganggap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), dengan alasan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait pergantian sejumlah kepala dinas dan kepala desa tidak begitu substansial untuk dilakukan.

Pembentukan Pansus ini bahkan dinilai sangat berlebihan. Sebab, terkait pergantian sejumlah Kades dan beberapa Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Butur, yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), merupakan kewenangan sepenuhnya orang nomor satu di Butur ini.

“Sebetulnya tidak ada urgensi untuk mempansuskan Plt karena itu domain kebijakan dan diskresi Kepala Daerah. Sehingga saya anggap tidak ada subtansialnya,” kata Abu Hasan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (8/8).

Dalam melakukan pergantian itu, jelas dia tidak serta merta dilakukan. Setidaknya memenuhi tiga syarat yakni, pertama mengacu undang-undang, kemudian tidak mengganggu kelancaran tugas pemerintahan, ketiga adalah tetap menjaga konsistensi kinerja SKPD.

Apa yang dilakukannya dengan mengganti sejumlah pejabat, munurut Abu Hasan tidak lain diakibatkan semata untuk kepentingan berjalannya roda pemerintahan dengan baik.

“Pansus itu kan kecuali sudah berlebihan, sudah melampaui batas-batas kepatutan seorang penyelenggara. Sementara Plt yang saya lakukan hanya terkait dengan itu, kecuali saya merombak secara keseluruhan struktur baru bisa dimaknai melakukan tindakan yang berlebihan,” ujarnya.

Misalnya saja, contoh dia untuk pergantian Direktur RSUD Butur. Hal itu dilakukan karena dari sisi undang-undang sesungguhnya yang bersangkutan tidak dibolehkan menjabat sebagai Direktur akibat tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Pasalnya, yang menduduki jabatan tersebut minimal dokter atau tenaga medis.

“Itu undang-undang rumah sakit. Kalau saya tidak mengganti berarti saya melakukan pembiaran pelanggaran terhadap undang-undang, karena menjabat disitu harus bertitel dokter, sementara yang saya ganti itu bukan Dokter. Sebetulnya yang bersangkutan harus berterima kasih dengan saya, karena tidak berlarut-larut saya biarkan melanggar undang-undang,” tegas mantan Kabiro Ortala Sultra ini.

Selanjutnya, terkait dengan pergantian Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Kepala Dinas Perikanan. Keduanya, sambung Abu Hasan diganti akibat pejabat bersangkutan telah mengikuti lelang jabatan di Kabupaten lain.

“Mengikuti lelang harus fokus, sehingga kinerja SKPD sudah pasti terganggu. Apalagi saya sedang menghadapi beberapa agenda yang sangat strategis bagi daerah, penyelesaian RPJM dimana pimpinan SKPD harus mengawal dari a sampai z,” pungkasnya.

Khusus untuk Kepala Dinas Kesehatan dan Pendidikan lanjutnya, keduanya diganti akibat tidak pernah mengikuti rapat selama 6 bulan. “Kalau rapat seremonial mungkin tidak terlalu urgen, tapi kalau rapat RPJM yang selalu saya minta jangan diwakili karena mereka yang tahu kemana arah SKPD nya mau dibawa, tapi tidak pernah datang juga,” jelasnya.

Semua ini dilakukan, ungkap Abu Hasan semata-mata mau menyelamatkan RPJM karena selama 6 bulan terhitung sejak dilantik, harus sudah selesai. “Itu tugas saya karena ada konsekuensinya bagi pemerintah daerah maupun DPRD, kalau itu tidak selesai, bisa jadi kita tidak dapat gaji karena dari RPJM itulah akan turun ke RKP, sehingga ini sama sekali tidak ada unsur politisnya,”tutur Abu Hasan.

Sementara persoalan Plt Kepala Desa, dilakukannya karena ada usulan dari Camat. Karena prosesnya seperti itu.”Kan camat yang usulkan, itu sudah melalui pertimbangan dari bawah,” imbuhnya. (k5/c/lex)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top