MENDESAK, MUNA BUTUH BUPATI DEFENITIF – Berita Kota Kendari
Headline

MENDESAK, MUNA BUTUH BUPATI DEFENITIF

RAHA, BKK

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Muna yang defentif sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagaimana pun, DPRD Muna harus segera mengesahkan penetapan LM Rusman Emba – Malik Ditu (Rumah Kita) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih.

Hal tersebut menjadi penekanan kubu Rumah Kita, melalui kuasa hukumnya, Dr LM Bariun SH MH serta dosen pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar asal Muna, Hamrun S IP M Si, menanggapi kemungkinan molornya sidang paripurna pengesahan LM Rusman Emba – Malik Ditu di DPRD setempat.
Seperti diketahui, DPRD Muna sebelumnya sudah mengagendakan rapat paripurna pengesahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih pada Sabtu (6/8) lusa. Namun agenda penting ini terancam molor karena Ketua DPRD, Mukmin Naini lebih memilih hadir pada agenda Partai Politiknya di Baubau di hari yang sama.
Bariun mengingatkan, tidak ada lagi yang lebih penting bagi masyarakat Muna kecuali memiliki bupati dan wakil bupati yang defenitif. Bahkan, agenda itu sudah menjadi agenda nasional.
“Harusnya Ketua DPRD Muna itu lebih mementingkan kepentingan rakyat Muna daripada kepentingan internal Parpol,” kata Bariun yang dihubungi via ponselnya.
Muna, lanjut Bariun, saat ini sudah sangat mendesak untuk dipimpin oleh kepala daerah defenitif. Sebab hanya kepala daerah yang defenitif yang bisa menjalankan pemerintahan secara maksimal.
“Tanpa bermaksud menyinggung, tapi menurut saya kalau cuma Pj (Penjabat) Bupati, pemerintahan tidak bisa berjalan maksimal,” katanya.
Bariun menegaskan, kepala daerah yang terpilih jangan lagi dipandang hanya milik satu kelompok. Melainkan merupakan milik seluruh masyarakat Muna.
Pandangan yang sama juga disampaikan dosen Ilmu Pemerintahan dari Unismuh Makassar, Hamrun M Si. Pria asal Muna ini mengatakan, Pemkab Muna sudah harus punya kepala daerah defenitif agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. “Yang kita khawatirkan kalau di sini masih ada yang mau bermain politiknya. Padahal (Pilkada) ini kan sudah selesai. Sudah berbulan-bulan molor ini pemerintahan. Sudah saatnya bekerja sekarang,” katanya.
Lebih lanjut dia jelaskan, para politisi seharusnya mampu melihat mana yang prioritas dan bukan. Saat ini, tak ada yang bisa disangkal bahwa Muna sudah harus punya Bupati dan Wakil Bupati yang defentif.
“Bukankah politik itu tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat? Tapi kalau hari ini ada politisi yang lebih mementingkan agenda Parpolnya, saya kira biar nanti publik yang akan menilainya,” ujarnya.
Menurut Hamrun, kalaupun nantinya Ketua DPRD Muna tak bisa menghadiri rapat paripurna pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih, unsur pimpinan lainnya bisa mengambil alih tanggungjawab. Yang terpenting, paripurna itu harus jalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
“Wakil ketua kan bisa memimpin sidang, kalau ketuanya berhalangan,” katanya.
Sayangnya, Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini sampai berita ini diturunkan, pukul 20.00, belum memberikan tanggapan. Saat dihubungi, ponselnya aktif tapi tidak diangkat. Dia juga tidak memberikan jawaban saat dikirimkan pesan singkat. (cr1/b/aha)

Click to comment
To Top