Kadiknas Kolut Haramkan Pungutan Pengambilan Ijazah – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Kadiknas Kolut Haramkan Pungutan Pengambilan Ijazah

Kadis Pendidikan Kolaka Utara, Mukrim Idrus. (Mansiral Usman/BKK)

Kadis Pendidikan Kolaka Utara, Mukrim Idrus. (Mansiral Usman/BKK)

LASUSUA, BKK – Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadiknas) Kolaka Utara (Kolut), Drs Mukrim Idrus MM, menegaskan, pengambilan ijazah tidak ada pungutan siswa, semua gratis, dan kalau ada pungutan saat pengambilan ijazah yang nilainya cukup besar dipastikan itu pungutan liar.

“Saya belum dengar itu adanya kabar pungutan pengambilan ijasah. Namun kalau itu benar ada beban yang diberikan kepada siswa saat pengambilan ijasa yang nilainya cukup besar serta tidak jelas untuk apa pungutan itu maka itu pungutan liar (pungli) dan telah melanggar aturan,” kata Mukri, ditemui di ruanganya, Rabu (3/8).

Menurut Mukrim, pengambilan ijazah ada yang dibebankan Rp 3.500 perorang yang disetor di Dinas Pendidikan Provinsi. Namun kalau ada pungutan Rp 100 ribu perorang itu tidak dibenarkan apalagi kalau pungutan itu mengatasnamakan dinas.

“Kalau ada oknum guru dan kepala sekolah yang melakukan pungutan di sekolah dan mengatasnamakan Diknas, agar segera dilaporkan untuk diberikan sanksi yang tegas” katanya.

Namun lanjut Mukrim, sekolah boleh melakukan sesuatu dengan kesepakatan komite atau orang tua siswa dan tidak membebankan siswa, apalagi sampai beban itu membuat siswa tidak melanjutkan pendidikan.

“Haram hukumnya melakukan pungutan di sekolah apalagi sampai membuat anak tidak bersekolah. Pemerintah telah menjamin melalui program pendidikan gratis semua anak Indonesia untuk bersekolah” ujarnya.

Mukrim mengatakan walaupun diharamkan adanya pungutan saat pengambilan ijasa, namun kalau ada kesepakan antara komite dan orang tua siswa itu di bolehkan dan harus sesuai dengan peruntukanya. Seperti sekolah uang untuk foto copy ijazah untuk disahkan, namun nilainya harus sesuai dengan harga kertas itu dan biaya foto copy.

Mukrim menambahkan dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, terdapat tiga praktik pungutan liar di sekolah yang dilarang. Pertama tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomi. Kedua, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ketiga, tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

“Kita akan panggil kepala sekolah untuk mengklarifikasi dugaan pungutan itu yang telah meresahkan orang tua siswa” imbuhnya. (k6/c/jie)

To Top