Belajar dari “Kasus Bebas” Pencemaran Nama Baik UU ITE – Berita Kota Kendari
Feature

Belajar dari “Kasus Bebas” Pencemaran Nama Baik UU ITE

ok ft syamsu nur

Oleh : Syamsu Nur
Wartawan Senior

Sejak berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), “korban” banyak berjatuhan. Perkembangan dunia ITE begitu cepat merambah ke semua lapisan masyarakat dan telah berdampak luas. Ada yang positif dan ada yang negatif. Banyak yang terbawa arus, dan melampiaskan unek-unek, kekecewaan, kritik, bahkan mencederai dengan kata-kata melalui media sosial.
Sudah banyak penulis di media sosial yang diproses hukum. Karena “ocehan” di media sosial dianggap mencemarkan nama baik dan mengandung unsur penghinaan. Ada yang diadili kemudian dihukum, ada juga yang ditolak kasusnya, dan ada yang dinyatakan bebas.
Menurut peneliti Danar Juniarto, dari sekian banyak kasus pencemaran nama baik UU ITE, ada 71 persen kasus yang lanjut ke pengadilan. 29 persen tidak jelas kelanjutannya. Dari yang lanjut ke pengadilan, ada 13 persen yang divonis bersalah dan hukumannya kurang dari setahun. Selebihnya dihukum percobaan dan ada yang dinyatakan bebas.     Masih ingat kasus Prita Mulyasari, seorang pasien yang dituntut penjara karena pencemaran nama baik RS Omni Tangerang, 28 September 2008, lalu? Ia menulis keluhannya dalam sebuah email lalu disebar ke media sosial. Tulisan itu kemudian menjadi viral dan memantik reaksi publik. Ia kemudian dijerat hukuman UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik.
Prita sempat dipenjara selama 21 hari. Pengadilan Negeri Tangerang memutusnya perkara perdatanya denda Rp261 juta. Yah, sebagai ganti rugi materi terhadap Rumah Sakit yang melaporkannya.
Di tingkat banding, Prita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Ia tidak langsung ditahan. Tetapi dalam sidang Mahkamah Agung, September 2012, Prita dinyatakan bebas. Pertimbangan Mahkamah, email yang dikirim Prita dinyatakan tidak mengandung unsur pencemaran nama baik. Sebagai konsumen, Prita dianggap berhak menyampaikan keluhannya, dan tanpa bermaksud melakukan pencemaran nama baik.
Lain lagi cerita suami Ervani. Ia bekerja sebagai pegawai keamanan. Ia diberhentikan sepihak karena menolak dimutasi ke Cirebon. Suami Ervani tidak mendapat hak pengganti berupa gaji terakhir, pesangon dan lainnya. Ervani kemudian menulis kekecewaan melalui status facebook. Dia menyebut supervisornya tidak pantas jadi pimpinan.
Kemudian, Ervani didakwa pencemaran nama baik secara online pada Juli 2014. Ervani, bahkan dijebloskan dalam penjara beberapa hari dengan dasar barang bukti berupa status facebook saja. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, Ervani dinyatakan bebas. Dalam persidangan terbukti bahwa keluhan Ervani tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.
Menteri Kominfo, Rudiantara, pada waktu itu mengatakan, aparat kepolisian di Indonesia masih kurang paham tentang tata cara menindaklanjuti kasus seputar UU ITE. Menurut Menteri, masih diperlukan edukasi para aparat kepolisian tentang Undang-undang ITE.
Ada lagi Kasus Arsyad. Tulisannya di BBM “Jangan Pilih Adik Koruptor” membawanya ke proses hukum. Namun di Pengadilan Negeri Makassar, 28 Mei 2014, juga telah diputus bebas. Arsyad, menurut hakim, tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap pemohon. Tetapi Arsyad sempat ditahan selama 93 hari di Rutan Kls I Makassar.
Alasan pembebasan, menurut hakim, karena pengadu bukanlah korban yang sebenarnya. Juga hakim sangat mempertimbangkan alat bukti yang diajukan sebagai barang bukti. Alat buktinya, harusnya alat bukti elektronik.
Melihat kasus-kasus tersebut, maka kita bisa belajar bahwa tidak semua “kicauan” di internet dapat dikategorikan pencemaran nama baik. Penyampaian keluhan dan kritik yang memiliki nilai kebenaran, terbukti di pengadilan, bukanlah pencemaran nama baik. Juga bukti-bukti yang diajukan di persidangan hendaknya bukti elektronik yang sudah diuji oleh ahli elektronik. Bukan bukti berupa fotocopy.
Dari persidangan kasus ITE, juga memberi pelajaran, bahwa keluhan-keluhan yang pada dasarnya koreksi, atau kritik terhadap hal yang merugikan kepentingan umum, juga bukanlah pencemaran nama baik. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan pemerintah, kepentingan lembaga yang bekerja untuk kepentingan umum, anggota organisasi masyarakat, dan bahkan diri sendiri. Dari sisi lain, Pasal 27 Undang-undang ITE, pernah diuji di Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah berpendapat pasal penghinaan yang diatur di KUHP, adalah kasus khusus untuk offline, dan tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di internet. Semua pihak, menjadi pelajaran juga, baik masyarakat pengguna IT, maupun penegak hukum, perlunya mendalami Undang-undang ITE.
Sebaliknya, juga masyarakat tetap perlu hati-hati dalam melampiaskan keluhan maupun kritik dalam menyebarkan informasi ITE. Para penegak hukum yang sekarang masih terjadi perbedaan penafsiran Undang-undang ITE, perlu juga hati-hati dalam penerapannya. Jangan muncul korban yang bisa dianggap tidak wajar.
Para anggota DPR kabarnya sudah sepakat menurunkan ancaman hukuman 6 tahun menjadi 4 tahun. Kalau itu sudah disahkan, maka tidak bisa lagi setiap tersangka UU ITE langsung dilakukan penahanan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top