PT PLM Usir Ratusan Karyawan, DPRD Bombana Bentuk Pansus – Berita Kota Kendari
Kasuistika

PT PLM Usir Ratusan Karyawan, DPRD Bombana Bentuk Pansus

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana membentuk panitia khusus (pansus) atas kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 150 karyawan PT Panca Logam Makmur (PLM).

Anggota DPRD Bombana Heryanto mengatakan, pansus tersebut dibentuk sebagai langkah keprihatinan wakil rakyat terhadap pengusiran massal yang dilakukan perusahaan penambang emas itu.

Kendati pansus baru akan turun, namun anggota Komisi III DPRD Bombana ini memastikan, dewan akan merekomendasikan pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menyita seluruh aset PT PLM.

“Iya (kami akan rekomendasikan penyitaan aset), ketika kami sudah turun melihat tenaga kerja, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan. Insya Allah DPRD akan mengeluarkan rekomendasi itu (penyitaan aset, red),” kata Heryanto saat ditemui di Kendari, Senin (1/8).

Heryanto menjelaskan, setelah ada eksekusi atau pengusiran karyawan jilid I, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sultra langsung memediasi pihak PLM dan kryawan. Hasilnya, disnakertrans menyalahkan perusahaan yang dianggap semena-mena terhadap karuawan.

Setelah itu, DPRD Bombana melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Justru PT PLM menyatakan, bahwa dari hasil mediasi tersebut akan digugat ke ke Pengadilan Industrial.

“Bahwa selama ini mereka (150 karyawan diusir) yang berkeringat menghidupi perusahaan, tapi apa, PT PLM justru membuang mereka, mengusir mereka dengan alasan bahwa dirumahkan,” ketus politikus Golkar ini.

Sementara, lanjut dia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI, bahwa jika karyawam dirumahkan, harus ada perundingan dari kedua bela pihak. Dan gaji yang terima para karyawan harus tetap utuh.

“Ini mereka dirumahkan dengan hanya menerima gaji 10 persen dari besar gaji pokok. Ini kan sudah tidak manusiawi,” sebut Heryanto.

Ironisnya, belum selesai masalah pengisiran jilid satu, PT PLM kembali melakukan pengusiran jilid II sekitar 50 karyawan. Lebih anehnya lagi, setelah mengusir karyawannya, PT PLM tidak melaporkan ke pihak Disnakertrans Bombana.

“Seharusnya PLM ini punya nurani. Datang bekerja di daerah kami (Bombana), dengan memperkejakan orang di daerah juga, tidak seperti itu caranya. Ini kan habis masis sepa dibuang,” semprotnya.

“PHK itu bukan suatu yang haram dalam Undang-Undang (UU) Tenaga Kerja, tapi tolong jangan datang baik-baik, pulang dengan kondisi seperti ini (semena-mena).

Menyinggung royalti yang belum dibayar ke Pemkab Bomban sebesar Rp 11 miliar, Heryanto secara tegas mengatakan, seharusnya aset PT PLM disita, lalu dilelang untuk menutupi utang tersebut.

“Aturannya menita aset, lalu asetnya ini dilelang, kemudian dipakai membayar utang royalti,” pungkasnya. (kas)

To Top