Dua Organisasi Beda Pendapat soal Tambang di Konawe – Berita Kota Kendari
Beranda

Dua Organisasi Beda Pendapat soal Tambang di Konawe

Dua organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Konawe memiliki beda pendapat soal masalah pertambangan di megaindustri Morosi.

Dua organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Konawe memiliki beda pendapat soal masalah pertambangan di megaindustri Morosi.

KENDARI, BKK – Dua organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Konawe memiliki beda pendapat soal masalah pertambangan di megaindustri Morosi.

Dalam hearing yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Tenggara, Senin (1/8), dua organisasi, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Konawe dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe (IPPMIK) Kendari dipertemukan dalam satu forum bersama General Manager PT Virtue Dragon Nikel Internasional atau VDNI.

LIRA Konawe, mendukung proses percepatan pembangunan smelter di megaindustri Konawe. Menurut mereka, dukungan terhadap VDNI bukan adanya tunggangan dari perusahaan.

“Kami melihat, Konawe banyak mencetak pengangguran. Masuknya Virtue untuk memberantas pengangguran,” kata perwakilan LIRA Konawe Hamran dalam hearing.

Ia menegaskan, gerakan pro terhadap Virtue bukan untuk melarang gerakan IPPMIK tapi ingin meluruskan tudingan kepada Virtue Dragon.

“Ada mobilisasi dalam kontainer itu, tidak benar. Tidak ada melalui jalur laut. Adanya tudingan lebaran kedua, melalui maskapai Garuda. Ini sebuah opini untuk menghalangi investasi di Konawe. LIRA bukan mendukung secara keseluruhan Virtue. Tapi, karena keseriusan Virtue, maka kami akan mengawal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai mantan pegawai Virtue, Harman mengaku, pada saat penutupan jeti kemarin dampak ekononi bisa dirasakan di Konawe.

“Perekonomian masyarakat menurun dan jumlah pengangguran bertambah. Kita tidak alergi dengan hadirnya TKA, mereka adalah upaya percepatan pembangunan konstruksi dan pembangunan smelter,” paparnya.

Hal yang sama diungkapkan Aswan. Sekjen LIRA Konawe ini mengaku, organisasi yang dipimpinnya itu berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol masuknya investasi di Konawe.

“VDNI telah mencetak pekerja lokal sekitar 400 orang. Di dalam itu, masih ada tenaga kerja asing teknis. Tapi, keberadaan mereka hanya mengerjakan hal teknis,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua IPPMIK Kendari Muhammad Ikram Pelesa mengaku, gerakan yang dibangun bukan untuk memusuhi perusahaan asal Tiongkok itu.

“Keprihatinan kami tentang mobilisasi yang intens pihak Virtue yang bisa hilangkan pekerja lokal,” ungkapnya.

Salah satu kejanggalan dalam masuknya TKA, sebut Ikram adalah adanya mobilisasi yang sangat intens yang hampir setiap hari terjadi.

“Sebelum investigasi kemarin, TKA sudah disterilkan dan tidak ada lagi mereka di sana. kita juga melihat proses drop TKA, sehari ada 40 orang,” sebutnya.

Ikram menambahkan, pihaknya menggela demo bukan untuk menghambat atau memperlambat proses pembangunan smelter.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Sultra Litanto mengaku, sebagai putra daerah harusnya mendukung seluruh investasi yang masuk selama tidak merugikan masyarakat.

Dalam hearing ini dilahirkan beberapa kesepakatan bersama. Yakni, mendukung percepatan investasi, menerima karyawan secara transparan dan Persoalan hak karyawan akan diselesaikan di dinas tenaga kerja. (pas/jie)

Click to comment
To Top