Audit Pengadaan Fiktif Bibit Konut Tuntas – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Audit Pengadaan Fiktif Bibit Konut Tuntas

KENDARI, BKK – Kepolisan Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut, audit kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif bibit di Dinas Kehutanan (Dishut) Konaew Utara (Konut) 2015 sudah tuntas.

Hanya saja, penyidik belum menerima hasil audit resmi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra. Sehingga, belum bisa dibeberkan nilai kerugian negara.

“Sudah ada hasil auditnya, tapi secara resmi kita belum terima dari BPKP Sultra,” ujar Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Bidhumas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Senin (1/8).

Perwira polisi dengan satu melati di pundak ini menambahkan, setelah hasil audit resmi diterima, penyidik langsung melimpahkan berkas tahap I dua tersangka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

Kedua tersangka itu adalah Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Konut Amiruddin Supu dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Muhamadu. Dan, kata Dolfi, dalam kasus ini diklaim akan ada tambahan tersangka.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Kita tunggu saja perkembangannya,” tuntasnya.

Diketahui, dalam kasus ini penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khsus (Ditreskrimsus) Polda Sultra telah menetapkan dua tersangka , yakni Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Konut Amiruddin Supu dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial Mu.

Kasus dugaan pengadaan fiktif bibit jati, eboni, dan bayam pada 2015, dengan total anggaran lebih dari Rp 1,1 miliar. Dan, meski belum secara resmi dilakukan audit, namun dari hasil ekspos bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 700 juta.

Khusus pengadaan bibit dan penanaman jati, terjadi perbedaan besaran anggaran dalam kontrak dan daftar pagu anggaran (DPA). Dimana, dalam kontrak tertera anggaran sebesar Rp 879 juta, sementara dalam DPA berjumlah Rp 1,176 miliar.

Berarti sisa dari itu selisi anggaran dalam kontrak dan DPA diselewengkan. Lalu ada ketidak jelasan mekanisme pencairan dana. Dimana, dananya telah telah dicairkan 100 persen tetapi pengadaannya fiktif.

Khsusu untuk pengadaan Eboni dan Bayam jelas sudah diduga kuat fiktif. Pasalnya, harusnya yang diadakan Eboni dan Bayam masing-masing sebanyak 2.750 bibit. Namun, kenyataannya hanya diadakan bibit Eboni sebanyak 2.750. Bibit Bayam tidak lagi diadakan, sehingga sebanyak 2.750 bibit Eboni dianggap fiktif.

Sementara bibit jati yang seharusnya diserahkan dan dinikmati masyarakat, malah ditanan pada tiga lahan milik pejabat Konut. (kas)

To Top