Kasuistika

Jaksa Kembali Menerima Berkas Dr Arman

KENDARI, BKK – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menerima berkas perkara tersangka Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BKD Bombana Dr Arman dalam kasus gratifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Satu (K-1) dan K-2 Kabupaten Bombana 2013 dari penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sultra.

Sebelumnya penyidik mengembalikan berkas Arman ke penyidik Polda Sultra karena dianggap masih ada kekurangan yang harus dilengkapi.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra Sugeng Djoko Susilo SH MH, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkumhumas) Janes Mamangkey SH mengatakan, pihaknya kembali menerima berkas perkara dari penyidik Polda Sultra yang sebelumnya dikembalikan karena dianggap masih ada kekurangan yang harus dilengkapi.

“Kami sudah terima kembali berkasnya. Dulu memang kami kembalikan ke penyidik Polda karena masih ada kekurangan untuk dilengkapi. Saat ini sudah dua kali kami terima berkasnya,” kata Janes saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/7).

Janes membeberkan, untuk saat ini pihaknya sedang meneliti berkas Dr Arman yang dikembalikan penyidik Polda Sultra dan tidak menuntut kemungkinan jika masih ada kekurangan maka akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi.

“Kami sedang teliti. Kemarin saat kami mengembalikan berkasnya (Dr Arman red) ke Penyidik Polda kami sudah memberi petunjuk apa-apa saja yang harus dilengkapi,” beber Janes.

Dijelaskan, selain berkas Dr Arman yang sedang diteliti, satu tersangka lain yang ikut terlibat yang tengah diteliti pihak Kejati Sultra yakni Samsuriati yang tidak lain adalah istri dari terpidana Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana, Muh Ridwan.

“Untuk tersangka Samsuriati kami sedang teliti juga berkasnya,” lanjutnya.

Mengenai penunjukan jaksa penuntut umum (JPU), Janes mengaku, belum dilakukan, karena masih ada hal-hal yang harus dilengkapi. Dan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau untuk menentukan siapa JPU-nya nantinya. Untuk penunjukan JPU itu akan dilakukan setelah berkas keduanya dianggap lengkap atau P-21.

“JPU-nya itu belum ada. Bagaimana mau ada JPU-nya kalau berkasnya saja belum lengkap, nanti akan dilimpahkan ke pengadilan baru ada penunjukan JPU. Mungkin JPU-nya dari Kejari Baubau, karena ini lokus (lokasi kasus) Kejari Baubau,” jelasnya.

Jenes menyebut, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana paling singkat tiga tahun penjara.

Diketahui, dalam kasus ini polisi pertama kali menetapkan Muh Ridwan sebagai tersangka dan selanjutnya penyidik kembali mengumumkan dua tersangka baru yang ikut terlibat dalam kasus ini yakni istri Muh Ridwan, Samsuriati dan anak Muh Ridwan, Vebrianti. Lalu, disusul dengan tersangka lain, yakni Dr Arman.

Dalam kasus gratifikasi ini terkuak, para tersangka berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 12 miliar dari seluruh CPNS K-1 dan K-2 Bombana 2013 dengan angan-angan akan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). (p5/c/lex)

To Top