Ombudsman: Hampir Semua Sekolah Melanggar – Berita Kota Kendari
Headline

Ombudsman: Hampir Semua Sekolah Melanggar

KENDARI, BKK
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan banyak pelanggaran yang terjadi dalam penerimaan siswa baru di Kota Kendari. Sebagian besar sekolah terlibat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Aksah mengatakan, mereka menemukan hampir semua sekolah menjual baju seragam sekolah, penjualan LKS (Lembar Kerja Siswa) dan dugaan pungutan liar terhadap siswa yang masuk di jalur illegal atau biasa dikenal dengan lewat jendela.
“Karena di jalur legal tidak lulus, maka mereka menempuh upaya itu dan kemudian terjadi transaksi. Praktik ini, hampir ditemukan Ombudsman di semua sekolah. Penjualan LKS dan pembuatan baju seragam, mulai dari semua tingkatan (SD, SMP dan SMA, red),” papar Aksah, di Kendari, Kamis (28/7).
Menurut Aksah, penjualan baju seragam dan LKS, serta pungutan terhadap orangtua siswa tidak dibenarkan dalam aturan mana pun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sangat tegas memuat pelarangan terhadap penjualan baju seragam, LKS dan pungutan.
“Ada pungutan sampai jutaan,” bebernya.
Dia mencontohkan, di SMA 4 Kendari misalnya, menentukan pungutan sebesar Rp 4 juta dan itu diakui kepala sekolahnya. Dalam klarifikasinya, pihak SMA 4 Kendari beralasanan uang itu untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB). Pasalnya, banyak siswa yang mau diterima sementara sarana dan prasarana tidak cukup.
“Jadi supaya mereka tetap bersekolah di sana, mereka kumpulkan uang seperti itu. Dana itu untuk dibangunkan RKB dan mobilernya (bangku meja, red),” papar Aksah.
Harusnya, kata Aksah, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Memang, kata Aksah, dalam UU Sisdiknas meminta peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Tapi itu konteksnya tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek utama, yang harus digarap untuk menyediakan dana membangun sarana pendidikan.
“Justru orang tua anak itu alternatif terakhir. Jadi menurut kami ini termasuk pungutan liar karena tidak berdasar,” katanya.
Bahkan kalau pun ada kesepakatan dengan komite sekolah, itu justru bertentangan dengan UU. “Tidak boleh melakukan kesepakatan bila bertentangan dengan ketentuan. Itu bisa kena pidana karena bisa dianggap suap menyuap,” tekannya.
Ombudsman juga menemukan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan perusahaan penerbitan LKS. Penerima gratifikasi adalah oknum kepala sekolah atau guru.
“Gratifikasinya bermacam-macam. Ada dalam bentuk biaya perjalanan dari Kendari ke Bali dan Singapura dari perusahaan. Ini sudah tindak pidana korupsi. Kalau mereka terima imbalan itu, maka sudah korupsi,” tegasnya.
Aksah mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan Kota Kendari agar lebih meningkatkan pengawasannya, agar kerjasama sekolah dengan para penerbit dan betul diawasi dan dikontrol. “Ke depan harus dibuatkan regulasinya. Tidak ada lagi Kepsek bekerja bebas dengan penerbit tertentu yang mendapatkan fee dan komisi,” ujarnya.
Seruan dari Ombudsman pun diterima oleh Diknas Kota Kendari. Kepala Diknas Kendari, Makmur, kata Aksah, sepakat akan membuat pertemuan lanjutan untuk melahirkan aturan yang melarang pungutan liar, penjualan LKS dan penjualan baju seragam sekolah.
“Kalau sudah ada upaya melakukan pelarangan, dan ada oknum tetap membangkang, maka tentu harus ada sanksi tegas,” tuturnya. (pas/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top