Headline

Kinerja Kejari Kendari Dipertanyakan

KENDARI, BKK– Kinerja Kejaksaan Negeri Kendari dalam penanganan kasus korupsi masih perlu ditingkatkan. Sejumlah pengamat menyatakan Kejari Kendari yang kini dikepalai Andi Rumpang itu belum menunjukkan prestasi yang membuat publik kagum.
Sejauh ini, Kejari Kendari hanya sibuk mengurusi kasus-kasus lama yang sudah masuk dalam tahap pemberkasan. Padahal laporan masyarakat mengenai kasus korupsi yang baru, diketahui sudah menumpuk. Tetapi belum ditindaklanjuti.
Laporan-laporan yang hanya ditindaklanjuti terutama hanya dua perkara korupsi, yakni korupsi dana hibah Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Kendari tahun 2012 dan perkara korupsi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) tahun 2013 yang kini sedang dalam proses tahap persidangan di pengadilan. Belum ada kasus korupsi baru yang ditangani.
Pengamat hukum pidana, Hariman Satria SH LLM mengatakan, di bawah kendali Andi Rumpang, Kejari seharusnya lebih bersemangat mengingat Andi Rumpang baru dilantik lima bulan yang lalu menggantikan Yohanes Gatot Iriyanto.
“Kalau pejabat baru seharusnya bisa memberikan semangat baru dalam menindak sejumlah kasus-kasus korupsi di Kota Kendari. Jangan justru terlihat diam,” kata Hariman.
Mahasiswa program doktoral UGM ini menilai masyarakat saat ini sangat mendambakan penegak hukum yang agresif, terutama untuk kasus korupsi yang sudah menyengsarakan masyarakat. Menurutnya, kasus korupsi di Kendari bukannya tidak ada. Sebab laporan dari masyarakat sudah sering dilaporkan masuk ke Kejari.
Yang jadi pertanyaan, apakah seluruh laporan masyarakat itu ditindaklanjuti oleh kejaksaan atau hanya disimpan di meja. Jika laporan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti, masyarakat jelas akan memandang negatif kinerja Kejari.
“Kalau ada permintaan-permintaan pengusutan korupsi dari msyarakat, ya memang harus ditindaklanjuti secara cepat. Agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak pelapor,” ujarnya.
Mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini menjelaskan, publik akan lebih menyoroti kepala sebuah lembaga jika kinerjanya dinilai tidak responsif. “Kalau sudah enam bulan, saya kira itu waktu yang cukup lama. Kalau selama itu belum ada kasus yang menyita perhatian publik, berarti patut dipertanyakan kinerjanya,” sindirnya.
Penilaian yang sama disampaikan pengamat hukum di Kota Kendari, Risal Akman SH MH. Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini juga belum melihat kasus-kasus korupsi baru yang menonjol di Kejari Kendari. Padahal sudah ada masyarakat yang memasukkan laporan.
Menurutnya, jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia, Kejari Kendari sebenarnya bisa menindaklanjuti laporan-laporan yang baru masuk.
“Banyaknya pejabat di Kota Kendari yang punya fungsi bidang penyidikan harusnya dimanfaatkan untuk melakukan penyelidikan setiap laporan yang masuk. Jangan semua energi difokuskan untuk merampungkan berkas-berkas tersangka yang lama saja ditanganinya,” tandasnya.
Jika Kejari Kendari hanya fokus dengan kasus-kasus lama, dia khawatir publik akan memberikan penilaian negatif. “Jangan sampai publik bilang Kejari Kendari tidak bekerja,” katanya.
Dia pun menyebut salah satu kasus korupsi yang belum tuntas. Yakni kasus pembangunan waterspot Teluk Kendari tahun 2015 yang ditangani di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra.
“Kami harapkan, secepatnya mengusut kasus korupsi terbaru. Jangan laporan masyarakat yang masuk tekait kasus dugaan korupsi, terkesan dibiarkan mengendap dan tak terurus,” tuntasnya.
Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Kendari, Indra Efendi SH enggan menanggapi penilaian pengamat atas kinerja pihaknya. Dia hanya menyatakan, Kejari Kendari memang belum menangani kasus-kasus korupsi baru.
“Belum ada kasus-kasus yang baru,” katanya dengan nada datar.
Namun untuk laporan masyarakat, dia membantah jika Kejari tidak menindaklanjutinya.  “Memang laporan banyak yang masuk, tapi semuanya masih kita tangani dengan serius,” jelas Indra. (p5/b/aha)

To Top