Lingkar Sultra

Aktivitas Ilegal, LSM Kolaka Minta Aparat Tindak PT WIL

Ketua LSM di kabupaten Kolaka mempertanyakan keseriusan penegak hukum, terkait aktivitas PT WIL yang dinilai melanggar hukum. (Foto: Armin/BKK)

KOLAKA, BKK – Tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kolaka meminta ketegasan penegak hukum menindak PT Waja Inti Lestari (WIL), karena diduga melakukan penambangan ilegal.

Permintaan itu disampaikan langsung masing-masing ketua LSM, yakni Supriadi Ketua Koreksi, Kamaruddin L Ketua Bongkar, Nasruddin Foker Ketua Yayasan Pengembangan Pelayan Publik (Yapplik), Rusbidin Goni Ketua P3MTS, Wandy Syaputra Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Lokal, Amir K Sekretaris Lepkan dan Herman Syahruddin Direktur Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra.

Mereka sepakat mengkritisi penegak hukum yang seakan menutup mata atas kejahatan penambangan ilegal PT WIL di Desa Muara Lapaopao kecamatan Wolo yang masuk dalam kawasan hutan moratorium dan penjualan ore yang diduga keras adalah barang bukti milik negara.

“Hari ini kami meminta ketegasan penegak hukum untuk segera melakukan proses penegakan hukum atas aktivitas ilegal PT WIL,” kata Supriadi diamini enam ketua LSM lainnya, minggu (24/7).

Ketujuh LSM ini mengancam, jika pihak penegak hukum tidak segera bertindak, dalam waktu dekat akan turun ke lapangan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, sebab apa yang dilakukan PT WIL hari telah melanggar hukum dengan mengangkut dan menjual ore yang merupakan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kamaruddin menambahkan, fakta di lapangan PT WIL telah memuat ore sebanyak sembilan kapal tongkang. Ini juga telah diakui oleh Direktur Cabang PT WIL Tasman.

“Artinya ini kebenarannya, dengan mengapalkan tumpukan ore pada areal titik kordinat SK 502 Tahun 2013, ada indikasi kerugian negara hingga puluhan miliar, sebab SK 502 yang dikeluarkan Plt Bupati Kolaka H Amir Sahaka tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Itu, kata Kamaruddin, tersirat dalam Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP) Sultra Nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015, tentang persetujuan penataan batas koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT WIL tanggal 19 Oktober 2015.

Kamaruddin menyebut, jika dihitung dengan harga penjualan yang dilakukan PT WIL sebesar 30 dollar ‎per metrik ton (MT) maka totalnya bila dirupiahkan mencapai Rp 18 miliar.

“Kami telah melihat putusan terdakwa Amir Ba‎ktiar bin Ucup Mudiyah Nomor: 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa, pada halaman 45 sudah jelas dikatakan ore yang dihadirkan penuntut umum merupakan sebagian dan hanya sampel yang diambil dilokasi PT Emin Indonesia atau lokasi PT WIL. Artinya ore yang 300 ribu MT, yang dijual sebanyak sembilan kapal kapasitas 5 ribu MT setiap kapal tongkangnya, merupakan barang bukti‎,” katamya. (cr3/c/kas)

To Top