Pernyataan Nur Alam Dikecam – Berita Kota Kendari
Headline

Pernyataan Nur Alam Dikecam

KENDARI, BKK– Elemen mahasiswa dan pemuda asal Muna Barat yang menamakan dirinya Barisan Muda Muna Barat (BMMB) mengecam komentar Gubernur Sultra Nur Alam yang menganggap DPRD Muna Barat (Mubar) telah khianat terhadap rakyat. Bagi yang tidak memahami persoalan seputar pembahasan RAPBD Mubar 2016, ungkapan Gubernur itu bisa saja dianggap benar. Padahal menurut mereka, tidaklah demikian.

Salah satu aktivis BMMB, La Ode Agus menduga Nur Alam mengeluarkan pernyataan itu karena belum memahami apa yang terjadi antara DPRD dan Pemkab Muna. Menurut Agus, DPRD Mubar justru sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.
Dia menuturkan, proses pembahasan RAPBD Mubar 2016 awalnya berjalan lancar. Namun saat diasistensi di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sultra, ditemukan ada kejanggalan. Olehnya itu, RAPBD tersebut dikembalikan untuk disempurnkan.
Saat dibahas kembali, masalah kemudian terjadi. Saat itu, DPRD menemukan adanya pos anggaran untuk sewa gedung. “Di situ DPRD mulai curiga karena di Mubar tidak ada gedung tapi ada anggaran penyewaan. Jadi mereka mempermasalahkannya,” kata Agus yang mengaku mengetahui jalannya permasalahan itu.
DPRD Mubar juga mengundang Pemkab untuk mengklarifikasi pos-pos anggaran yang dianggap bermasalah. Tetapi undangan itu tidak diindahkan. Tak ada perwakilan Pemkab yang hadir.
“Dari situlah persoalan terjadi. DPRD dan Pemkab berselisih sehingga pengesahan APBD gagal tercapai,” kata Agus.
Menurut Agus, DPRD Mubar tidak mengkhianati konsitutennya. Sebaliknya, DPRD Mubar justru mempertahankan agar APBD Mubar 2016 ini tidak menjadi bancakan segelintir oknum.
“Yang ditakutkan adalah jangan sampai ada pihak yang coba bermain-main dengan anggran tersebut. Mereka memasukkan anggaran yang tidak jelas peruntukannya dan memaksa DPRD tanda tangan. Kalau begitu, masyarakat pasti yang juga dirugikan,” kata mantan Ketua BEM FISIP UHO tersebut.
Aktivis lainnya, Munawir S Ip M Ap juga meminta gubernur tidak asal melemparkan statemen hanya karena mendengar penjelasan satu pihak saja. Gubernur seharusnya bijak dan mencari solusi untuk mengembalikan keharmonisan antara Pemkab dan DPRD Mubar.
“Statemen seperti itu kan bisa memicu keributan karena provokatif. Seolah-olah hanya Pemkab yang benar,” kata Munawir yang juga mantan Ketua BEM FISIP UHO periode 2011/2012 tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mubar Uking Jasa mengecam Penjabat Bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada karena memberikan pernyataan tidak benar dalam forum kepala daerah se Sultra di Kendari beberapa waktu lalu. Dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Semester I tahun 2015 tersebut, Rajiun menyatakan bahwa DPRD Mubar memboikot APBD MUbar 2016.
Uking menegaskan, APBD Muna Barat telah tuntas dibahas oleh DPRD dan tidak ada masalah. “Kami telah membahas APBD bahkan telah melalui forum paripurna. Kenapa dikatakan kami memboikot APBD,” kata Uking dengan nada kesal.
Uking juga menyayangkan statemen Gubernur Sultra Nur Alam yang menyudutkan DPRD Mubar. Namun dia memahami gubernur mengeluarkan statemen tersebut karena hanya mendapatkan laporan sepihak dari Pj Bupati Muna Barat.
Padahal menurutnya, penyebab mandeknya pembahasan hasil evaluasi APBD Mubar, karena pihak TAPD Kabupaten yang tidak pernah menghadiri panggilan dari DPRD untuk dilakukan pembahasan. Meski pun disurati berulang kali.
“Kami tidak mengkritik apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Tetapi Bapak Gubernur telah mendengarkan laporan secara sepihak. Kami punya semua bukti-bukti bagaimana perjalanan pembahasan APBD di Mubar. Kepada Pj Bupati Mubar, saya minta agar tidak lagi ungkit-ungkit masalah APBD di Mubar, toh sudah ada Perkada. Saya juga meminta kepada Sekda Mubar, kalau perlu dalam pembahasan APBD hadir sendiri agar bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya,” pungkas Ketua DPD II Golkar Mubar ini. (p7-cr1/b/aha)

To Top