Dua Kecamatan di Kolut Masuk Zona Merah Peredaran Narkoba – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Dua Kecamatan di Kolut Masuk Zona Merah Peredaran Narkoba

Buhari Hamid

Buhari Hamid

LASUSUA, BKK – Dua dari 15 kecamatan yang di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) yakni Kecamatan Lasusua yang merupakan ibu kota kabupaten dan Kecamatan Ngapa masuk zona merah peredaran barang haram narkoba jenis sabu-sabu.
Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kolaka Utara memberikan zona merah atau zona rawan peredaran narkoba di kedua kecamatan tersebut bukan tanpa alasan. Kedua kecamatan tersebut merupakan daerah yang paling banyak menyumbang baik pengedar maupun pemakai narkoba di Kolut.
Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kolut, Drs Buhari Hamid MM yang ditemui mengungkapkan dari penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian, Kecamatan Lasusua dan Ngapa yang paling sering ditemukan pengguna atau pengedar barang haram tersebut.
“Dua kecamatan ini merupakan sentral perputaran ekonomi yang paling besar di Kolut dibarengi dengan padatnya penduduk membuat dua kecamatan tersebut menjadi sasaran empuk para bandar ataupun pengedar narkoba” kata Buhari, Senin (18/7) di ruangan kerjanya.
Menurut mantan Kabag Pembangunan Setda Kolut ini, dari data yang ada penangkapan pengguna maupun pengedar narkoba di Kolut setiap tahun meningkat. Di tahun 2014 ada 16 kasus, tahun 2015 18 kasus dan tahun 2016 ini masuk bulan Juli ada 10 kasus. Dua kecamatan ini penyumbang pelaku narkoba rata-rata di atas tiga orang.
“Kemungkinan tahun 2016 ini akan kembali meningkat  mengingat sampai dengan Juli ini sudah 10 kasus narkoba yang berhasil diungkap aparat kepolisian. Beberapa waktu lalu aparat juga telah mengamankan oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang ketahuan menyimpan narkoba jenis sabu. Namun datanya belum masuk di BNK sehingga masuk bulan Juli ini sudah 11 kasus,” ujarnya.
Alumni IPTDN ini mengatakan, BNK terkendala dengan minimnya fasilitas penunjang untuk melakukan tes urine sehingga tes urine hanya dapat dilakukan pihak pihak rumah sakit.
“Pada tahun 2015 lalu, telah dilakukan tes urine untuk PNS eselon II dan eselon IV dan hasilnya negatif tidak ditemukan pejabat yang mengonsumsi narkoba,” ujar Buhari.
Pemeriksaan tes urine itu merupakan imbauan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Suratnya ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri yang langsung ke Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga daerah wajib melakukan tes urine.
Untuk meminimalisasi peredaran narkoba, BNK melakukan sosialisasi, rasia kerjasama kepolisian, dan akan dilakukan di lima titik yang paling rawan yakni perbatasan Kabupaten Kolaka dan Kolut di Watutoru Kecamatan Wawo, Kecamatan Lasusua di hotel dan rumah kos, Pelabuhan Tobaku di Kecamatan Katoi sebagai pelabuhan masuk, Kecamatan Ngapa dan di perbatasan antarprovinsi Sulawesi Selatan dan Sultra di Kecamatan Tolala.
“Untuk tahun ini BNK telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba di 12 kecamatan  melibatkan narasumber dari kalangan toko agama, pihak kesehatan, tokoh adat, pendidikan dan masing-masing narasumber ini berbicara sesuai bidangnya,” imbuhnya.
Buhari menambahkan, keterlibatan masyarakata untuk memberikan informasi terkait adanya peredaran narkoba, melarang pemakai dan pengedar berada di lingkungan masyarakat serta melaporkan ke pihak yang berwajib. Ini harus dilakukan untuk menghambat ruang gerak narkoba agar warga tidak menjadi korban narkoba yang bisa merusak generasi muda. (k2/c)

To Top