Kepala Inspektorat Kolut Diduga Terima Gaji Ganda – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Kepala Inspektorat Kolut Diduga Terima Gaji Ganda

LASUSUA, BKK – Sebagai badan yang memiliki fungsi yang sangat stategis dalam setiap program pemerintah daerah (Pemda), seharusnya inspektorat memberikan contoh yang baik bagi aparatur sipil negeri (ASN) lainnya. Namun contoh itu tidak ditunjukkan Kepala Badan Inspektorat Kolaka Utara (Kolut), Drs Alimus Marzuki MM. Pasalnya, Alimus diduga menerima gaji ganda dalam setiap bulan.

Gaji yang diterimanya yakni bersumber dari statusnya sebagai ASN dan gaji sebagai dewan pengawas di perusahaan daerah air minum (PDAM). Sehingga dalam sebulan Kepala Badan Inspektorat menerima gaji dua kali.

Kepala PDAM, H Jumadi yang dikonfirmasi di kantornya tidak berada di tempat dan hanya diterima Kasubag Umum PDAM, Mais. Menurut Mais dirinya tidak bisa memberikan keterangan perihal dewan pengawas.

“Pak Dirut berada di luar daerah dan untuk menanggapi terkait dengan keberadaan dan gaji dewan pengawas itu harus pak Dirut,” kata Mais, Selasa (12/7).

Salah satu pegawai PDAM yang minta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan, dewan pengawas PDAM itu makan gaji buta atau uang haram, pasalnya dewan pengawas itu tidak pernah kerja atau mengetahui perihal PDAM.

“Mereka (dewan pengawas-red), kepala badan inspektorat dan anggota DPRD H Imanuddin itu makan gaji buta karena setiap bulan terima gaji diatas Rp 2 juta sementara mereka itu tidak pernah turun melihat bagaimana PDAM,” katanya.

Dirinya menambahkan, banyak masalah yang terjadi di dalam internal PDAM dan sangat dibutuhkan kerja dari dewan pengawas. Namun sampai saat ini dewan pengawas hanya nama dan terima gaji tanpa mengetahui permasalan yang ada di tubuh perusahan milik daerah ini.

“Gaji kami yang setiap hari kerja dan masuk kantor hanya diatas Rp 1 juta. Sementara dewan pengawas yang hanya duduk-duduk tanpa mau perduli dengan permasalahan yang terjadi di PDAM itu yang terimah gaji banyak,” ungkapnya.

Kepala Badan Inspektorat Kolut, Alimus Marzuki yang di konfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan tidak ada pelanggaran aturan dirinya menerimah gaji di PDAM.

“Siapa yang bilang itu melanggar aturan. Yang dikatakan melanggar aturan itu apabila PNS menerima gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujar Alimus.

Sehingga lanjutnya, tidak ada pelanggran aturan dirinya menerimah gaji dari jabatanya di PDAM sebagai dewan pengawas karena gaji tersebut bukan bersumber dari APBD.

“Gaji itu kan bukan bersumber dari APBD, jadi tidak ada yang salah dan tidak ada aturan yang di langgar” ujar Alimus sambil berlalu masuk mobil. (k2/c/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top