Kasuistika

Kasus SPPD Fiktif Satpol PP Konawe Segera Naik ke Penyidikan

DOLFI KUMASEH

KENDARI, BKK – Kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Konawe 2014 sampai 2015, akan segera ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Itu dilakukan setelah penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, penyidik akan melakukan permintaan audit kerugian negara ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan (BPKP) Perwakilan Sultra.
“Kita akan naikan statusnya dulu ke penyidikan, kemudian kita minta audit kerugian negara ke BPKP,” terang Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Selasa (12/7).
Dalam kasus ini, jelas Dolfi, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena, penyidik masih harus menunggu hasil audit kerugian negara yang akan dilakukan BPKP Sultra.
“Belum ada tersangka. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah ada hasil audit, karena kasus korupsi harus didukung dengan audit kerugian negera,” ujar perwira polisi dengan satu melati di pundak ini.
Dolfi menambahkan, mengenai siapa yang bidik sebagai tersangka, pihaknya belum bisa menyebutkan. Namun yang pasti, kata dia, siapapun oknum yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka, tentu harus didukung dengan alat bukti.
“Bila ditemukan bukti, siapapun pasti akan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Diketahui, penyidik mengklaim telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup. Di antaranya, kuitansi besaran anggaran perjalanan dan keterangan saksi.
Kasatpol PP Konawe, SB, bersama tiga kepala bidang (kabid) telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 24 Maret 2016. Ketiga kabid itu adalah penegakan peraturan daerah (perda) Irwansyah, kabid perlindungan masyarakat (linmas) Muh Said dan kabid ketenteraman dan ketertiban (trantib) Pendi.
Selain itu, penyidik Polda Sultra telah memeriksa dua Bendahara Pengeluaran Badan Satpol PP, yakni Marsuki SSos selaku bendahara 2014 dan Muh Faisal SSos bendahara 2015.
Dari situ terkuak, berdasarkan dana bukti kas ditemukan beberapa orang yang melaksanakan perjalan dinas. Besar anggaran yang digunakan pun bervariasi, yakni jika perjalan dinas luar daerah, uang yang digunakan perorangnya mencapai Rp 9 juta. Sementara perjalanan dinas dalam daerah mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.
Atau besaran dana yang digunakan para pegawai semua tergantung golongan. Jika golongannya tinggi maka akan mendapatkan biaya perjalanan yang agak banyak dibandingkan golongan dibawahnya. (kas)

To Top