Proses Pergantian Mansur Amila Masih Panjang – Berita Kota Kendari
Suksesi

Proses Pergantian Mansur Amila Masih Panjang

talaga2

KENDARI, BKK – Proses pergantian Mansur Amila dari kursi Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) nampaknya masih berlangsung lama. Sebab, pergantian Mansur membutuhkan waktu yang panjang.

Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan, pemberhentiannya belum bisa diusulkan karena harus berkonsultasi dulu dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Makassar.

“Dia belum berhenti. Nanti, pada saatnya saya akan usulkan ke BKN. Kita tidak bisa usulkan pergantian setiap calon yang akan mencalonkan diri sebelum konsultassi dulu ke BKN,” terang Nur Alam usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Selasa (28/6).

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) belum bisa mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan Mansur Amila sebagai Ketua DPD PAN Buteng karena masih menunggu surat pemberhentian yang bersangkutan dari PNS maupun Pj.

Oleh Nur Alam, hal ini sudah benar karena Pj atau seseorang yang berstatus PNS untuk maju di Pilkada, prosesnya cukup panjang.

“Itu memang ketentuannya,” paparnya.

Meski demikian, kata Nur Alam, dirinya sudah sampaikan surat dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal masuknya Pj Buteng menjadi Ketua DPD PAN.

“Kalau sudah ada hasil konsultasi dari BKN, saya langsung proses dan dorong pergantiannya,” tuturnya.

Diberitakan, Pemprov dan DPW PAN Sultra saling tunjuk hidung soal masuknya Pj Bupati Buteng Mansur Amila di PAN.

Menurut versi DPW PAN, pihaknya tidak bisa mengeluarkan SK pengangkatan Mansur Amila sebagai Ketua DPD PAN Buteng, sebelum yang bersangkutan mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Setiap pengurus parpol (partai politi, red) tidak boleh terdaftar sebagai aparatur sipil negara (ASN),” terang Sekretaris DPW PAN Sultra Adriatma Dwi Putra (ADP), Senin di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin (27/6).

Menurut dia, Mansur Amila sementara diproses pengunduran dirinya.

“Sebenarnya, sudah on the track, selesai musyawarah mereka serahkan susunan pengurus,” katanya.

Setelah adanya susunan kepengurusan yang diusulkan maka DPW akan mengeluarkan surat keputusan (SK). Bagi Mansur Amila, harusnya mundur dari PNS sebelum di-SK-kan.

“Kemudian, kita sahkan baru lah dilantik. PAN menunggu pengunduran diri dari Mansur Amila sebagai ASN,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Sultra bersikap sama dengan partai. Oleh Pemprov, tidak bisa mengusulkan pengunduran diri Mansur Amil dari PNS, sebelum adanya SK dari DPW PAN.

Oleh ADP, hal itu tidak bisa. Sebab, Mansur Amila masuk parpol karena masih berstatus PNS. Sehingga, kata dia, yang lebih duluan keluar keputusan adalah mundur dari PNS lalu terbit SK kepengurusannya.

“Jadi, harus mundur dulu dari protesinya sebagai PNS baru dimasukan sebagai pengurus parpol,” jelasnya.

Kalau pun belum ada surat pengunduran diri dari PNS, lanjut Adri, Mansur Amila belum bisa di-SK-kan.

“Kita menunggu saja. Kalau belum ada, tidak apa-apa dulu,” tuturnya. (pas)

Click to comment
To Top