DPRD Dukung Pemprov Ungkap 500 Pemilik Ijazah Palsu – Berita Kota Kendari
Aneka

DPRD Dukung Pemprov Ungkap 500 Pemilik Ijazah Palsu

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong Pemerintah Provinsi Sultra untuk mengungkap kasus penggunaan ijazah palsu di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Komisi I DPRD Sultra LM Taufan Alam mengatakan, kasus ini sebenarnya berpeluang masuk ke ranah hukum jika ada pelapornya. Namun karena Pemprov Sultra sendiri yang menemukannya, maka tidak bisa langsung dibawa ke ranah pidana.
“Harus ada proses dulu, tidak serta merta diarahkan ke pidana,” terang Taufan Alam, Selasa (28/6).
Walau tidak diarahkan ke kasus pidana, politikus Partai Demokrat ini mendesak agar masalah ini segera dituntaskan. Para pengguna ijazah palsu harus diberikan efek jera. Bagi ASN yang sudah menduduki jabatan tertentu, Taufan mendesak mereka diberhentikan dari jabatannya.

“Karena, kadang ada orang menggunakan ijazah untuk penyesuaian golongan. Bagi yang gunakan ijazah palsu maka harus dihilangkan atau dikembalikan pada posisinya seperti semula,” paparnya.
Menurut Taufan, kasus ijazah palsu di Sultra sudah cukup lama menjadi wacana. Hanya saja, kata dia, sulit untuk diidentifikasi, siapa saja pelakunya.
“Ini sudah cukup lama menjadi persoalan. Saya sarankan kepada Pemprov Sultra untuk segera identifikasi dan jangan hanya buang wacana. Siapa saja yang terkait ijazah paslu ini harus diberikan hukuman,” tekannya.
“Bila ini sudah menjadi konsumsi masyarakat, maka kita akan lakukan investigasi ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sultra,” tuturnya.
Senada dengan Taufan, anggota Komisi IV DPRD Sultra Muhammad Poli mengungkapkan, langkah yang diambil oleh Pemprov Sultra sudah tepat dalam mengungkap penggunaan ijazah palsu di kalangan ASN. “Kita apresiasi kalau pemerintah menertibkan ijazah palsu ini,” katanya.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ijazah palsu di Sultra merupakan fenomena gunung es. Bisa saja, sebut Poli, data yang terungkap sebelumnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak kelihatan.
“Jangan sampai ada yang lebih besar dari pada kemarin. Ini harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk menertibkan. Bagi PNS yang terbukti terlibat, harus diberikan sanksi agar ini tidak terulang lagi,” pesannya.
Poli mengatakan, penggunaan ijazah palsu ini telah mencoreng wajah Sultra. Sebab, hal ini bisa menjadi cap buruk bagi sistem pemerintahan.
“Ini cukup memprihatinkan. Angka 500 itu tidak sedikit loh. Ini akan menjadi evaluasi kita bersama,” tegasnya.
Menyikapi hal ini, tutur Poli, Komisi IV akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan sejumlah pihak, termasuk lembaga pendidikan yang sengaja menyiapkan ijazah palsu bagi ASN.
“Ini hal tidak terpuji dalam dunia pendidikan. Kita akan meninjau langsung ke tempat-tempat yang diduga berkontribusi besar menyediakan dokumen palsu,” tuturnya. (pas/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top