Mansur Tak Mundur, DPW PAN Tak Keluarkan SK – Berita Kota Kendari
Suksesi

Mansur Tak Mundur, DPW PAN Tak Keluarkan SK

KENDARI, BKK– Pemerintah Provinsi dan DPW PAN Sultra saling lempar sikap terhadap posisi Mansur Amila. Pemprov di satu sisi tidak akan memeroses pengunduran diri Mansur Amila sebagai Aparatur Sipil Negara sebelum adanya SK pengesahan Mansur Amila sebagai Ketua DPD PAN Buton Tengah. Di sisi lain, DPW PAN Sultra tak akan mengeluarkan SK sebelum yang bersangkutan mundur secara resmi dari ASN.

Pihak DPW PAN Sultra menilai, sulit mengeluarkan SK pengangkatan Mansur Amila sebagai Ketua DPD PAN Buteng sebelum dia mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS). “Setiap pengurus parpol (partai politi) tidak boleh terdaftar sebagai aparatur sipil negara (ASN),” terang Sekretaris DPW PAN Sultra Adriatma Dwi Putra (ADP), di DPRD Sultra, Senin (27/6).
Yang diketahui ADP, Mansur Amila saat ini sementara memproses pengunduran dirinya di Pemprov Sultra. Jadwal Musda hingga pelantikan pun sejauh ini sudah berjalan sesuai rencana.
“Sebenarnya, sudah on the track, selesai musyawarah mereka serahkan susunan pengurus,” katanya.
Setelah susunan kepengurusan diusulkan, maka DPW akan mengeluarkan surat keputusan (SK). ADP pun menegaskan, Mansur Amila harusnya mundur dari PNS sebelum jabatannya disahkan melalui SK DPW PAN Sultra.
“Kan disahkan dulu baru lah dilantik. PAN menunggu pengunduran diri dari Mansur Amila sebagai ASN,” ujarnya.
Soal sikap Pemprov Sultra yang menunggu keluarnya SK pengangkatan dari DPW PAN Sultra, ADP menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil. Jika mengikuti aturan, harusnya Mansur Amila baru bisa masuk partai politik jika sudah mundur dari PNS.
“Jadi, harus mundur dulu dari PNS baru dimasukan sebagai pengurus parpol,” jelasnya.
ADP pun menegaskan, sepanjang Mansur tidak mundur dari PNS, maka pengangkatannya belum bisa di-SK-kan.
“Kita menunggu saja. Kalau belum ada, tidak apa-apa dulu,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov Sultra menyatakan belum bisa memberhentikan Mansur Amila dari Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) sebelum adanya surat keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Ketua DPD PAN Buteng. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Nur Endang Abbas mengatakan, pihaknya masih menunggu SK pengangkatan Mansur Amila.
“Nanti, setelah dilantik dan ada SK-nya, baru kita minta pengunduran dirinya dari PNS,” ungkapnya usai acara buka puasa bersama di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (20/6).
Bila sudah mendapatkan SK tersebut, Pemprov Sultra akan menindaklanjutinya pemberhentian Mansur Amila dari PNS. Dengan begitu, otomatis Mansur tidak lagi menjadi Pj Bupati Buteng.
“Namanya PNS, tidak bisa berparpol,” katanya.
Mengingat jabatannya sebagai Pj Bupati Buteng, pemberhentian Mansur Amila harus diurus pada dua lembaga, yakni BKD dan Kementerian Dalam Negeri RI. BKD dalam hal ini mengusulkan pemberhentiannya dari PNS. Sementara pemberhentian dari jabatan Pj Bupati menjadi kewenangan Biro Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (pas/aha)

Click to comment
To Top