Ini Anggaran Panwaslu Tujuh Kabupaten Pilkada 2017 – Berita Kota Kendari
Suksesi

Ini Anggaran Panwaslu Tujuh Kabupaten Pilkada 2017

KENDARI, BKK – Tujuh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten atau kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, masing-masing sudah mendapatkan proyeksi anggaran.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu mengatakan, dari tujuh daerah ini, tinggal Panwaslu Kabupaten Bombana yang belum meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan pemerintahnya.

“Kemarin, tinggal dua yang belum. Muna Barat dan Bombana. Tapi, kayaknya Mubar sudah selesai NPHD,” terang Hamiruddin Udu belum lama ini.

Meski begitu, kata Hamiruddin, tujuh Panwaslu kabupaten atau kota ini masing-masing telah mendapatkan sekitar Rp 4 miliar dari pemerintah daerahnya, termasuk Bombana.

“Anggarannya sudah ada mereka. Sekarang, tinggal ditambahkan lagi kalau kurang,” kata Hamiruddin Udu.

Hamiruddin merinci, Panwaslu Kota Kendari mendapatkan Rp 4 miliar, Buton sekitar Rp 4 miliar, Buton Selatan (Busel) Rp 4 miliar, Buton Tengah (Buteng) Rp 5 miliar, Kolaka Utara (Kolut) Rp 4 miliar, Bombana Rp 4 miliar dan Muna Barat (Mubar) Rp 5 miliar.

Khusus Mubar, sebut manta Ketua Panwaslu Wakatobi ini, anggarannya sudah final dan kemungkinan tidak ditambahkan lagi.

“Rp 5 miliar itu sudah dengan 2017,” ujarnya.

Khusus enam daerah lain, lanjut dia, masih ada kemungkinan bertambah. Sebab, dari proyeksi awal dianggap masih kurang dan akan dibahas kembali di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

“Kalau masih kurang, kita akan usulkan lagi untuk ditambah. Nanti, itu sudah urusan Panwaslu masing-masing,” paparnya.

Sementara untuk Panwaslu Bombana, penandatanganan NPHD masih menunggu koordinasi antara Bawaslu Sultra, Panwaslu Bombana dan Pemkab Bombana.

Sebab, penandatanganan NPHD Panwaslu Bombana masih tertunda karena Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana Andi Firman enggan membubuhkan tanda tangan karena permintaannya kepada Panwaslu dan Pemkab belum dipenuhi.

“Katanya dia meminta Sekretaris Panwaslu Bombana dari orangnya,” tuturnya. (pas)

Click to comment
To Top