BPD Mengaku Tak Dilibatkan Dalam Kegiatan Desa di Kolut – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

BPD Mengaku Tak Dilibatkan Dalam Kegiatan Desa di Kolut

LASUSUA, BKK- Memasuki masa reses sidang kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara tahun 2016 dimulai di daerah pemilihan (Dapil) I, yakni Kecamatan Wawo, Ranteangin dan Kecamatan Lambai. Dari reses di Dapil I, anggota DPRD banyak menerima aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dilibatkan para Kepala Desa (Kades) dalam setiap perencanaan kegiatan pembagunan desa.

“Kita banyak menerima aspirasi dari BPD yang tidak dilibatkan dalam program pembagunan desa,” kata koordinator reses, Tasrim.

Menurut Tasrim, BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

“Masih banyak Kades yang tidak mengerti dan paham tentang keberadaan BPD. Sehingga dalam pengambilan setiap keputusan Kades dan membuat peraturan desa (Perdes) tidak melibatkan BPD. Fungsi dari BPD ialah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,” kata Ketua DPD PAN Kolut yang baru terpilih ini.

Selain itu, lanjut Tasrim, banyak masyarakat yang mengusulkan agar para pelaksana Kades yang akan berakhir masa tugasnya pada April untuk dilakukan evaluasi.
“Masyarakat meminta pada bupati, untuk melakukan evaluasi terhadapap para Kades yang akan berakhir masa tugasnya pada April terutama pelaksana desa yang semua dari pegawai negeri sipil (PNS dan percepatan pemilihan kepala desa (Kades),” ujar Tasrim.

Tasrim menambahkan, usulan peningkatan dan percepatan pembangunan jalan desa atau pengaspalan banyak juga ditemui terutama desa yang jalannya masih berupa jalan pengerasan. “Peningkatan infrastruktur jalan perdesaan yakni pengaspalan itu banyak usulan dari masyrakat. Namun banyak juga masyarakat dan Kades yang mengeluhkan banyaknya proyek yang masuk di desa tidak memiliki papan proyek bahkan proyek masuk desa tanpa sepengetahuan Kades atau Camat,” tambah Tasrim. (k2/c)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top