Tarif Pengiriman Barang via Damri Dikeluhkan – Berita Kota Kendari
Beranda

Tarif Pengiriman Barang via Damri Dikeluhkan

Kendaraan Damri di Kota Kendari yang melayani rute Kendari-Raha. (Foto:Rull/BKK)

Kendaraan Damri di Kota Kendari yang melayani rute Kendari-Raha. (Foto:Rull/BKK)

KENDARI, BKK – Tidak adanya regulasi yang jelas untuk jasa pengiriman barang melalui jasa angkutan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (Damri), dapat menimbulkan adanya percobaan pungutan liar (pungli).
Hal ini terlihat ketika salah seorang warga Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Hasriati mengirim barang melalui Damri jurusan Kendari-Raha, dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp 40 ribu dari biasanya hanya Rp 20 ribu.
“Saya biasa mengirim barang itu bayarnya Rp 20 ribu, tapi tidak tahu kenapa pas saya kirim barang tadi, tiba-tiba naik jadi Rp 40 ribu. Anehnya lagi, pas saya bayar, petugas Damri dan kondektur malah mebagi dua uang ongkos kirim yang saya berikan,” terang Hasriati ke wartawan media ini, Minggu (26/6).
Ia menjelaskan, sejak tiba di terminal Damri, Pasar Baruga untuk mengirim barang, awalnya tidak diperbolehkan untuk mengirm barang oleh petughas Damri, akibat kapasitas tempat penyimpanan barang sudah penuh.
Selang beberapa menit kemudian ketika mesin mobil sudah mulai dibunyikan, datang kondektur Damri dengan baju kaos biru meminta Hasriati menaikan barang kirimannya, tetapi dengan ongkos kirim Rp 40 ribu. Karena barang itu harus tiba di tempat tujuan hari itu juga, maka mau tidak mau Hasriati terpaksa menyanggupinya.
“Kalau tidak karena terpaksa, saya tidak kirim itu barang, masalahnya terlalu banyak juga diminta, dari Rp 20 ribu sampai Rp 40 ribu itu naik dua kali lipat,” jelasnya.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar menjelaskan, terjadinya hal seperti itu diakibatkan tidak adanya regulasi yang jelas terkait ongkos kirim barang melalui Damri, sehingga petugas Damri dapat menentukan tarif sesuka hati.
“Secara kelembagaan, persoalan ini diluar wewenang kami, namun karena untuk kenyamanan masyarakat, maka saya meminta kepada instansi terkait untuk membuat regulasi yang benar tentang biaya yang dikenakan dalam sekali mengirim barang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kendari, Agus Sutarto juga menuturkan, Damri merupakan badan usaha yang berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan Dishub kota atau Provinsi dalam pengelolaan keuangannya.
“Kami tidak punya hak untuk mengintervensi masalah yang berhubungan dengan pendapatan Damri, sebab dia badan uasaha yang berdiri sendiri, yang pusatnya ada di Jakrata,” ujarnya.
Untuk itu, terkait persoalan adanya dugaan pungli, Agus Sutarto hanya bisa mengimbau, agar pihak damri dapat memberikan regulasi jelas terkait berapa tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pengiriman barang.
“Saya sepakat dengan Dewan, agar damri bisa segera menetapkan tarif dalam sekali mengirim barang,” pungkasnya. (m2/c/jie)

Click to comment
To Top