Kasus SPPD Fiktif Satpol PP Konawe, Polda dan BPKP Segera Beberkan Kerugian Negara – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kasus SPPD Fiktif Satpol PP Konawe, Polda dan BPKP Segera Beberkan Kerugian Negara

KENDARI, BKK – Penyidik Kepolsian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Konawe 2014 sampai 2015.
Dalam waktu dekat, penyidik polda bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan (BPKP) Sultra akan ke kantor Satpol PP Konawe melakukan ekspos kerugian negara.
“Selesai lebaran penyidik bersama BPKP akan turun ke lapangan untuk melakukan ekspos kerugian negara,” terang Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (26/6).
Dolfi mengungkapkan, beberapa alat bukti permulaan telah didapat, seperti kuitansi besaran anggaran perjalanan dan keterangan saksi. Sehingga, untuk melangkah ke tahapan berikutnya, penyidik masih harus menunggu hasil audit resmi dari BPKP Sultra.
“Penyidik masih harus menunggu penentuan besaran kerugian negara dari BPKP,” ujar perwira polisi dengan satu melati di pundak ini.
Diketahui, Kasatpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe, SB, bersama tiga kepala bidang (kabid) telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 24 Maret 2016. Ketiga kabid itu adalah penegakan peraturan daerah (perda) Irwansyah, kabid linmas Muh Said dan kabid ketenteraman dan ketertiban (trantib) Pendi.
Selain itu, penyidik Polda Sultra telah memeriksa dua Bendahara Pengeluaran Badan Satpol PP dan Linmas, yakni Marsuki SSos sebagai bendahara 2014 dan Muh Faisal SSos selaku bendahara 2015.
Dari situ terkuak, berdasarkan dana bukti kas ditemukan beberapa orang yang melaksanakan perjalan dinas. Besar anggaran yang digunakan pun bervariasi, yakni jika perjalan dinas luar daerah, uang yang digunakan perorangnya mencapai Rp 9 juta. Sementara perjalanan dinas dalam daerah mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.
Atau besaran dana yang digunakan para pegawai semua tergantung golongan. Jika golongannya tinggi maka akan mendapatkan biaya perjalanan yang agak banyak dibandingkan golongan dibawahnya. (kas)

Click to comment
To Top