Kasus SPPD Fiktif Butur, Tetapkan Tersangka, Penyidik Masih Tunggu Keterangan Ahli – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kasus SPPD Fiktif Butur, Tetapkan Tersangka, Penyidik Masih Tunggu Keterangan Ahli

Dolfi Kumaseh

Dolfi Kumaseh

KENDARI, BKK – Langkah Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menetapkan tersangka, dalam kasus duagaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif Kabupaten Buton Utara (Butur) 2012 sampai 2014, masih harus menunggu keterangan tiga saksi ahli.

Ketiganya adalah ahli administrasi negara, ahli anggaran, dan ahli hukum pidana yang disiapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tiga ahli itu bersedia dimintai keterangan seteleh lebaran (Idukfitri) ini,” ujar Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (26/6).
Hasil dari keterangan ahli itu, ungkap Dlfi, penyidik akan melaporkannya ke KPK dan langkah yang diambil selanjutnya masih akan menunggu petunjuk dari lembaga anti rasuah itu.
Pasalnya, sambung dia, hasil koordinasi dan supervisi (korsup) bersama penyidik Polda Sultra, KPK akan menyiapkan tiga ahli. Dan, bayaran tiga ahli itu akan ditanggulangi KPK.

Diketahui, hasil audit BPKP kerugian negara yang ditemukan adalah sebesar Rp 114.297.500. Kerugian negara lebih dari Rp 100 juta tersebut diperoleh dari hasil audit empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Di antaranya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelewengkan anggaran sebesar Rp 93.902.500, Dinas Kesehatan sebsar Rp 12.460.000, Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) sebesar Rp 4.785.000, serta Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan sebesar Rp 3.150.000.

Terlapor dalam kasus ini adalah mantan Bupati Butur Ridwan Zakaria. Mantan orang nomor satu di Butur ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik tipikor Polda Sultra.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya, adanya laporan perjalanan dinas dalam daerah dari Buranga ke Ereka. Padahal, laporan perjalanan dinas tersebut tidak harus terjadi, karena walaupun ibu kota berada di Buranga, namun para eksekutif tetap berkantor di Ereke. (kas)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top