Aktualita

Pagu Anggaran, Setiap SKPD Mubar Ditakar Rp 800 Jutaan

LAWORO, BKK- Dampak dari terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, setiap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di Kabupaten Muna Barat (Mubar) terpaksa harus ditakar pagu anggarannya.

Masing-masing SKPD, hanya mendapatkan Rp 800 juta.

“Usulan pagu anggaran itu, bersumber dari masing masing SKPD. Tim anggaran sifatnya hanya menerima anggaran yang diusulkan dari SKPD. Karena nilainya hanya Rp 800 jutaan, maka dana ini digunakan untuk kebutuhan operasional bersifat wajib dan mengikat,” terang Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Mubar Zakaruddin Saga.

Menurut dia, biaya opersional yang bersifat wajib dan mengikat dimaksudnya adalah pembayaran gaji PNS, listrik, air, kebutuhan kertas.

Alumni Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) ini melanjutkan, APBD Perubahan 2016 di Mubar tetap ada, namun acuannya masih pada Perkada.

“Sekali perkada tetap perkada. Karena, tidak mungkin peraturan kapala dearah ditimpa oleh peraturan daerah, tidak lazimlah,” kata Zakaruddin sapaan akrab Kadis DPPAD Mubar ini.

Kasus Perkada Mubar, sebut dia, sama dengan dengan di Kalimantan. Di sana, pemerintahan yang dijalankan menggunakan perkada, tapi dibahas di dewan. Namun belakangan, hasil pembahasan APBD di dewan itu, ditolak pemeintah pusat.

“Kasus yang terjadi di Kalimantan ini merupakan satu rujukan, bahwa sekali perkada, tetap perkada. Walaupun ada APBDP, tapi patokannya tetap perkada,” pungkasnya. (cr1/c/pas)

To Top