Suksesi

Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Etik Oknum KPU Muna

KENDARI, BKK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkaji dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna dan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) jilid dua di Kabupaten Muna kemarin.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, ada masalah krusial yang akan menjadi catatan Bawaslu Sultra selama PSU jilid dua kemarin. Pada saat pleno rekap kemarin, sebut dia, ada satu anggota KPU Muna dan anggota PPK yang tdiak menandatangani berita acara rekapitulasi.

“Ada yang tidak tanda tangan kemarin. Kami akan kaji dulu apakah ini menyangkut pelanggaran etik atau tidak,” terang Hamiruddin kepada Berita Kota Kendari, Kamis (23/6).

Menurut Hamiruddin, sebagai penyelenggara semestinya harus menandatangani berita acara tersebut.

“Meski, tanpa mereka berita acara itu tetap sah. Namun, secara etik mereka harusnya tanda tangan,” katanya.

Sejauh ini, sudah ada salah satu pasangan calon (paslon) yang berencana akan melaporkan oknum anggota KPU tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh Bawaslu, semua pihak punya hak untuk melapor.

“Namun, Bawaslu sendiri tidak boleh diam atas fakta tersebut. Kita akan lakukan kajian dulu. Bila kajian kami terbukti ada dugaan pelanggaran etik di situ, tidak menutup kemungkinan kita juga akan laporkan oknum tersebut ke DKPP,” tegasnya.

Khusus laporan di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu Sultra sudah menyiapkan beberapa hal krusial termasuk oknum KPU yang tidak menandatangani berita acara pleno rekapitulasi kemarin.

“Kita baru mau ke Jakarta hari ini. Kita akan konsultasikan dulu format laporannya seperti apa,” paparnya.

MK telah memberikan batasan waktu tujuh hari setelah pleno rekap kepada seluruh pihak untuk memasukan laporan. Bawaslu sendiri, akan mengajukan laporan sebelum deadline waktu yang ditentukan.

“Kalau batas waktunya 30 Juni, paling 25 Juni sudah selesai. Kita tidak akan terlambat memasukan laporan,” jelasnya.

Isi laporan yang akan disampaikan Bawaslu Sultra ke MK, sebut Hamiruddin, menyangkut tentang hasil pengawasan mulai dari tahapan persiapan, validasi lapangan, daftar pemilih tetap (DPT), distribusi C6, pemungutan suara hingga proses rekapitulasi. (pas)

To Top