Rekruitmen PPK dan PPS Harus Terbuka – Berita Kota Kendari
Suksesi

Rekruitmen PPK dan PPS Harus Terbuka

KENDARI, BKK – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah meminta agar rekruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) harus terbuka kepada publik.

“Rekruitmen badan addhock ini harus terbuka. Kita instruksikan kepada KPU kabupaten atau kota untuk terbuka,” terang Hidayatullah, Rabu (22/6).

Menurut Hidayatullah, rekruitmen penyelenggara PPK dan PPS harus dilaksanakan secara ketat. Karena, atmosfir politiknya terjadi di halaman rumah atau di sekitaran masyarakat. Untuk itu, KPU kabupaten atau kota harus melaksanakan rekruitmen dengan mempertimbangkan kapasitas dan integritas calon penyelenggara.

“Mereka harus diteliti baik-baik khususnya menyangkut integritas dan kapasitasnya,” tekan Hidayatullah.

Pria yang akrab disapa Dayat ini melanjutkan, jabatan PPK dan PPS dibatasi kali ini. Bila sebelumnya sudah menyelenggarakan pilkada dua periodesasi, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi dimasukan sebagai penyelenggara Pilkada 2017.

“Misalnya, kalau sudah pernah menyelenggarakan Pilwali Kendari 2007 sampai 2012 kemarin, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menyelenggarakan Pilkada 2017 Kota Kendari. Begitu pula, bila sudah menyelenggarakan Pilkada sebelumnya dan Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) 2014, maka tidak boleh juga diikutkan,” ungkapnya.

Di tingkatan PPK, sebut dia, proses rekruitmennya dilaksanakan sesuai dengan tahapan mulai dari seleksi administrasi, wawancara hingga fit and propertest. Sedangkan PPS, harus melalui usulan dari lurah atau desa.

“PPS ini akan diusulkan bersama antara lurah atau desa bersama badan perwakilan desa setempat ke KPU,” katanya.

Bisanya, lurah dan kepala desa ini terlibat konflik kepentingan dengan calon tertentu khususnya petahana. Di sini lah, kata Dayat, KPU kabupaten atau kota pintar-pintar berkoordinasi dengan pihak terkait agar nama-nama yang mendaftar di tingkat lurah dan desa tetap diusul ke KPU.

“Kenapa kita lakukan di lurah, karena selama ini tidak ada yang tertarik masuk sebagai anggota PPS. Untuk itu, di sini lah tugas koordinasi KPU. Kalau 10 yang mendaftar, maka jumlah itu yang diusulkan ke KPU,” tuturnya. (pas)

Click to comment
To Top